Bisnis.com, JAKARTA – Konflik di Papua tak kunjung mereda. Yang terbaru, satu aparat dan warga meninggal dunia akibat aksi damai meminta referendum.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa perlu segera membahas situasi Papua bersama pemerintah. Dalam pertemuan itu perlu menetapkan status keadaan konflik di sana.
“Kita pimpinan mendorong Komisi I untuk melakukan kajian dari berbagai peristiwa itu dan gerakan yang ada bisa dikategorikan menjadi gerakan sparatis atau gerakan orang bersenjata,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Bambang menjelaskan bahwa setelah ada penetapan status konflik Papua, pasukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) bisa diterjunkan.
“Kita punya punya Koopsus untuk itu yang baru saja diresmikan kemarin. Dan kita bisa segera operasikan,” jelasnya
Para pimpinan DPR diakuinya sudah berdialog dengan beberapa tokoh Papua untuk menyampaikan solusi.
Baca Juga
“Para tokoh agama, tokoh adat dan para tokoh Papua dalam rangka pembahasan untuk menyelesaikan masalah Papua ini,” jelasnya.
Konflik Papua pecah karena viralnya pengusiran mahasiswa yang belajar di Surabaya dan Malang karena diduga menurunkan bendera merah putih.
Lalu, Rabu (28/8/2019) warga menggelar aksi yang menuntut agar Bupati Deiyai, Papua meneken isi referendum. Demonstrasi berakhir ricuh. Setidaknya seorang warga dan aparat meninggal dunia.
Polri mengungkapkan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menunggangi aksi tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan bahwa saat Polri dan warga melakukan negosiasi, muncul ribuan orang yang diduga KKB.
Mereka datang dari segala arah dan mendadak menyerang anggota TNI dan Polri yang menjaga demonstrasi itu.
“Jadi saat proses negosiasi itu berlangsung, lalu muncul sekitar ribuan orang dari berbagai macam penjuru membawa senjata tajam berupa parang dan panah, kemudian langsung menyerang TNI-Polri yang berjaga,” katanya, Rabu (28/8/2019).
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
