Bisnis.com, JAKARTA – Wacana penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari 5 untuk periode 2019—2024 menjadi 8 atau 10 masih terus dirundingkan dalam lobi politik antarpartai.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan bahwa komunikasi adalah upaya untuk perubahan dalam menyatukan ketatanegaraan.
“Apalagi MPR kan bukan institusi, badan, yang terlalu political practice. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau ada perubahan itu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Fadli menjelaskan bahwa MPR berbeda dengan DPR karena tugasnya menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Semakin banyak yang menyebarkan semakin baik.
Apabila sepakat kursi pimpinan MPR bertambah, Fadli mengklaim tidak akan terlalu banyak anggaran yang naik untuk pimpinan MPR. Dengan modifikasi pengetatan biaya, dana untuk penambahan pimpinan tidak mencapai triliunan.
“Tidak mungkin lah [capai triliun]. Saya kira tidak mungkin bisa sejauh itu,” jelas Fadli.
Pada Juni 2018 saat pimpinan bertambah dari 5 jadi 8, MPR sempat mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp350 miliar untuk gaji dan tunjangan tiga pimpinan baru. Berdasarkan hitung-hitungan, setiap pimpinan mengeluarkan sekitar Rp115 miliar.
