Bisnis.com, JAKARTA – Partai Amanat Nasional melalui Ketua Umum Zulkifli Hasan sering kali menyatakan dukung pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Akan tetapi sikap ingin menjadi koalisi atau oposisi belum diputuskan.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan bahwa dukungan tersebut untuk segala program yang pro rakyat, kedaulatan pangan, energi, dan kemaslahatan umat.
“Tapi memang PAN tetap memberikan ruang kritis konstruktif yang memang menurut siapapun juga perlu menyampaikan. Menurut saya, sebagai sahabat kita perlu mengingatkan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Eddy menjelaskan bahwa apabila di kemudian hari PAN masuk di koalisi dan mendapat jatah kabinet adalah urusan kedua.
“Kalau tidak dapat jatah menteri kan tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah. Koalisi tidak perlu hanya di pemerintahan, bisa di mana saja,” jelasnya.
Yang penting baginya adalah PAN bisa bergabung dengan seluruh partai di legislatif untuk membentuk parlemen yang kuat.
Eddy menuturkan bahwa ini sudah dibuktikan PAN pada periode pertama Jokowi. PAN menjadi bagian mendukung pemerintah tapi tetap kritis.
“Kami 2014, ketika Jokowi pertama kali diangkat presiden, kami belum berkoalisi bergabung di pemerintahan. Saya kira bisa berkontribusi kok di situ, tahun 2016 baru bergabung di pemerintahan,” ucapnya.
