Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana Presiden Joko Widodo mengangkat Jaksa Agung bukan dari partai politik pada periode kedua pemerintahannya mendapat tanggapan dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Menurut Paloh, dirinya tidak masalah jika nantinya Jaksa Agung yang ditunjuk bukan berlatar belakang kader partai politik (parpol). Dia mengaku tak masalah karena isu yang dihadapi Indonesia saat ini, adalah bagaimana menjaga progres pembangunan dengan baik.
"Cocok saja itu, mantap saja enggak ada masalah. Bagaimana progres pembangunan bangsa kita berjalan dengan baik, pemerintahan yang stabil, kuat, kokoh dan mampu untuk mengejar ketertinggalan kita terhadap kemajuan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih jauh meninggalkan kita," kata Paloh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Saat ini, posisi Jaksa Agung dijabat Muhammad Prasetyo. Dia adalah kader NasDem dan sudah menjadi Jaksa Agung sejak 2014.
Pada kesempatan yang sama, Paloh mengaku belum diajak bicara mengenai rancangan komposisi kabinet di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mengungkapkan pertemuannya dengan Jokowi di Singapura pada pekan lalu, juga tidak membicarakan masalah ini.
Terpisah, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga menanggapi keinginan Jokowi mengangkat Jaksa Agung non parpol. Menurutnya, posisi Jaksa Agung sebenarnya adalah jabatan politis dan selama ini tidak ada pemimpin lembaga Adhyaksa yang tidak didukung parpol.
Baca Juga
"Tapi semua berpulang pada Jaksa Agung yang bersangkutan, sejauh mana dia menjalankan perannya sebagai Jaksa Agung. Darimanapun asalnya yang penting kita mau melakukan tugas Jaksa Agung dengan baik," ucap Prasetyo.
Dia menuturkan selama menjabat posisi tersebut sejak 2014, Jokowi tidak pernah memberi teguran kepadanya. Prasetyo juga mengklaim jabatannya selama ini tidak dijadikan sebagai alat kepentingan politik.
"Bahkan selama saya menjabat Jaksa Agung, seperti dikatakan Presiden tadi, kita enggak ada sedikit pun untuk menyalahkan orang, tapi bagaimana mencegah kejahatan tidak terjadi," tuturnya.
