Amendemen Tak Sehat Kalau Oposisi Tak Seimbang

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan amendemen atas Undang-undang Dasar Negara 1945 tidak tepat pada saat kekuatan oposisi tidak seimbang dengan kekuatan partai pendukung pemerintah.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 14 Agustus 2019  |  14:42 WIB
Amendemen Tak Sehat Kalau Oposisi Tak Seimbang
Mardani Ali Sera - PKS-Jabar.org

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan amendemen atas Undang-undang Dasar Negara 1945 tidak tepat pada saat kekuatan oposisi tidak seimbang dengan kekuatan partai pendukung pemerintah.

Menurutnya, kalau posisi partai pendukung pemerintah terlalu kuat, potensi untuk terjadinya penyimpangan dalam melakukan amendemen sangat terbuka.

Apalagi setelah Partai Demokrat menyatakan bergabung dengan partai koalisi pemerintah, kini Partai Gerindra mulai diisukan akan turut bergabung meski belum ada keputusan soal hal itu.

Mardani mengatakan dalam negara demokrasi, partai yang tidak banyak kerja untuk pemenangan calon presiden, sebaiknya tidak mengambil keuntungan dari kemenangan tersebut. Alasannya, oposisi juga punya peran penting dalam mengawal pemerintahan.

Oleh karena itu, terkait dengan amendemen, Mardani menegaskan bahwa backgorund dan setting politik akan menentukan dalam amendemen UUD. PKS sendiri telah memutuskan akan tetap menjadi oposisi meski sendirian.

“Kalau komposisi parpol pemerintah dan opopsisi tidak ideal, kelompok yang punya kekuatan besar akan tergoda untuk menggunakan voting, padahal Indonesia didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat,” ujarnya di Jakarta pada Rabu (14/8/2019).

Dia mengutarakan bahwa oposisi sendiri dengan satu partai tidak sehat untuk demokrasi. Oleh karena itu, PKS tidak bahagia kalau menjadi oposisi sendiri meski hal itu soal pilihan.

“Soal amendemen, jujur saja ada situasi tidak konduslif karena kekuatan penyeimbang tidak kuat sehingga bisa ada pasal yang bertentangan dengan niat pendiri bangsa yang disetujui,” ujarnya.

Mardani menambahkan idealnya perbandingan partai pemerintah dengan oposisi 60%:40% atau 55%:45% di parlemen.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan sikap politik Gerindra akan ditentukan oleh Prabowo Subianto selaku ketua umum partai termasuk di dalamnya adalah koalisi dengan PDIP.

"Nanti Pak Prabowo mempertimbangkan itu [berkoalisi dengan PDIP] dengan matang karena beliau sudah diberikan amanah kemarin oleh anggota dewan pembina. Keputusan itu kita serahkan ke Pak Prabowo," kata Fadli.

Menurut dia, forum Rakernas partai pada September mendatang menjadi momen penentuan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
koalisi partai, pks, gerindra

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top