Bisnis.com, JAKARTA - Wacana menteri muda di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin masih menjadi pembahasan.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komaruddin mengatakan wacana menteri muda, tidak sekadar muda secara usia, tapi harus memiliki pengalaman politik dan pengalaman ketatanegaraan.
Melalui telepon selulernya, di Jakarta, Minggu (11/8/2019) Ujang Komaruddin mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya usai dikukuhkan sebagai ketua umum DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024.
Pada Kongres V di Bali Megawati mengatakan soal wacana menteri muda pada kabinet mendatang harus memiliki pengalaman politik dan pengalaman ketatanegaraan.
Menurut Ujang Komaruddin, "hal yang realistis jika syarat menteri muda minimal pernah menjadi anggota DPR RI."
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini kemudian merujuk pada menteri muda di Malaysia, meskipun masih muda secara usia tapi memiliki banyak pengalaman, pernah menjadi anggota parlemen dan bahkan ketua partai.
"Namun, wacana menteri muda di Indonesia dimaknai berbeda. Muda usia dan memiliki kedekatan dengan elite politik. Bahkan, ada ketua umum partai politik yang mengusulkan anaknya, meskipun tidak memiliki pengalaman ketatanegaraan," kata Ujang.
Soal pernyataan Megawati bahwa pemuda yang sukses di dunia bisnis belum tentu mampu memimpin kementerian, Ujang menilai ada benarnya. Ujang menjelaskan, bahwa memimpin kementerian bukan seperti memimpin perusahaan.
"Memimpin kementerian jauh lebih sulit dari memimpin perusahaan, karena di kementerian akan berhadapan dengan birokrasi yang kondisinya kompleks," kata Ujang.
Menurut Ujang, jika pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua ingin ada menteri muda, syaratnya bukan sekadar berusia muda, tapi harus memiliki pengalaman ketatanegaraan dan politik.
"Pak Jokowi agar membuat kriteria yang jelas dan rinci, sehingga tidak dipersepsikan terlalu luas. Paling tidak pernah menjadi anggota DPR RI. Itu wajar saja," kata Ujang.
Ujang menambahkan, kalau Presiden Joko Widodo merekrut menteri muda tanpa kriteria yang jelas, apalagi karena ingin balas budi, maka dapat menimbulkan citra buruk bagi pemerintahan.
