Komisi VI DPR : Citra Indonesia Terpukul Akibat Listrik Padam Lebih dari 1 Jam di Ibu Kota

Argumen PLN yang menyatakan pemadaman listrik akibat kerusakan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) 500 kV di Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah, tidak logis.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 07 Agustus 2019  |  14:55 WIB
Komisi VI DPR : Citra Indonesia Terpukul Akibat Listrik Padam Lebih dari 1 Jam di Ibu Kota
Suasana di Halte TransJakarta Harmoni saat pemadaman listrik di Jakarta, Minggu (4/8/2019). - Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Komisi VI DPR prihatin dengan padamnya listrik di sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebagai Ibu Kota negara, PT Perusahaan Listrik Negara semestinya bisa menyiapkan cadangan yang memadai.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto mengatakan bahwa pemadaman listrik hingga lebih dari 8 jam di sejumlah tempat di Ibu Kota, sangat memukul citra Indonesia.

“Di Jakarta ini back up-nya harus lebih dari satu, mestinya 2 sampai 4. Jangan sampai mati sampai 8 jam. Menurut saya yang bisa ditoleransi maksimal 1 jam. Tidak boleh lebih dari 1 jam untuk Ibu Kota. Ibu Kota, kan, lambang negara kita,” ujarnya dikutip dari keterangan resminya, Rabu (7/8/2019).

Selain itu, sejumlah wilayah di Jawa Barat dan banten merupakan kawasan industri yang terdampak akibat pemadaman listrik itu.

Dia menilai argumen PLN yang menyatakan pemadaman listrik akibat kerusakan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) 500 kV di Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah, tidak logis.

“Kita sangat kaget, prihatin, dan kecewa terjadinya blackout [pemadaman] di Ibu Kota, Bekasi, dan Banten ini yang sampai memakan waktu 8 jam. Sebagian malah ada yang 10 jam dan 12 jam. Ini pasti masalah teknis. Ternyata, ada masalah transmisi, yaitu gangguan di 500 kV Ungaran-Pemalang. Tetapi sampai saat ini kita belum dapat informasi yang pasti dari PLN, apa sih penyebab utamanya,” katanya.

Dia juga menyayangkan jabatan Direktur Utama PLN  saat ini masih dijabat oleh seorang pelaksana tugas.

Menurutnya, Plt. tidak memiliki ruang yang leluasa dibandingkan dengan jabatan dirut definitif.

Ditambahkannya, PLN dan Kementerian BUMN harus dievaluasi. Wakil rakyat di DPR RI sebagai pengawas BUMN sampai sekarang belum dapat informasi jelas dan lengkap dari Kementerian BUMN.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
listrik, dpr, komisi vi

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top