Bisnis.com, JAKARTA -- Ada tiga keuntungan yang bisa diperoleh Indonesia jika nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) lebih dari 80 atau masuk kategori bagus.
Direktur Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wariki Sutikno mengatakan keuntungan pertama adalah membaiknya kualitas hidup masyarakat, sebab ada aspek Kebebasan Sipil yang menjadi salah satu penentu nilai IDI.
“IDI diperlukan karena kita bisa melihat indeks demokrasi kita dari analisis di lapangan, tidak berdasarkan persepsi,” ujarnya di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).
IDI 2018 memiliki skor 72,39 atau lebih tinggi 0,28 poin dibanding IDI 2017, yang sebesar 72,11. Kenaikan IDI 2018 ditunjang meningkatnya skor dari aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin dari 72,49 menjadi 75,25.
IDI dikatakan masuk kategori baik apabila nilainya minimal 80. Sejak IDI dihitung pada 2009, demokrasi Indonesia selalu ada di kategori nilai sedang.
Menurut Wariki, keuntungan kedua jika IDI di atas 80 adalah menguatnya posisi diplomasi Indonesia di dunia internasional. Posisi Indonesia sebagai negara dengan tingkat demokrasi yang bagus diyakini akan membuat dunia internasional segan.
Baca Juga
Ke depannya, Bappenas ingin nilai IDI naik ke kategori bagus. Wariki menjelaskan sejumlah masukan agar target itu tercapai sudah dituangkan Bappenas dalam draf Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang saat ini masih dalam proses pembuatan.
“Manfaat ketiga, kalau Indonesia bisa jadi center of excellence democracy, maka negara-negara berkembang akan berduyun-duyun belajar ke kita,” terangnya.
Berdasarkan indeks yang dirilis BPS, ada 6 variabel IDI yang meningkat nilainya sepanjang 2018. Peningkatan terbesar terjadi pada variabel Peran Partai Politik yang naik 10,46 poin dari 71,64 menjadi 82,10.
Variabel lain yang naik adalah Peran Peradilan yang Independen sebesar 4,41 poin dari 86,31 menjadi 90,72, kemudian Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang meningkat dari 79,16 poin menjadi 82,35.
Tiga variabel lain yang naik adalah Kebebasan Berpendapat (naik 0,20 poin), Kebebasan dari Diskriminasi (1,03 poin), dan Hak Memilih dan Dipilih (0,22 poin).
BPS juga menyebut ada empat variabel IDI yang nilainya turun. Keempat variabel itu adalah Kebebasan Berkeyakinan (turun 1,42 poin), Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan (1,88 poin), Peran DPRD (0,86 poin), serta Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (0,52 poin).
“Untuk upload APBD, mestinya yang paling gampang. [Aspek] Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif juga harusnya jadi hal yang gampang untuk dilakukan. Harus disadari setiap reses anggota DPRD harus ada rekomendasi,” lanjut Wariki.
Bappenas juga diklaim ingin kualitas demokrasi secara substantif meningkat ke depannya. Wariki menambahkan peningkatan nilai peran partai politik (parpol) dalam demokrasi di Indonesia harus dipertahankan tidak hanya menjelang Pemilu.
“Kami ingin kaderisasi lebih terstruktur ke depan. Kami ingin kualitas demokrasi ke depan lebih substantif atau angkanya 80 ke atas. Kita harus mencapai di atas 80,” ucapnya.
