Boris Johnson Resmi Ditetapkan sebagai Perdana Menteri Inggris
Bisnis.com, JAKARTA -- Boris Johnson telah ditetapkan sebagai pemimpin baru sebagai ketua Partai Konservatif dan Partai Unionist Demokratik, serta akan memulai masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris pada Rabu (24/7/2019).
Kemenangannya menggiring babak baru sengketa Brexit dan tantangan konstitusional di dalam negeri, di mana para anggota parlemen Inggris telah bersumpah untuk menggagalkan pemerintah yang berusaha meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan.
Johnson, wajah referendum Brexit 2016, memenangkan suara dari 92.153 anggota partai Konservatif, dibandingkan dengan total suara sebesar 46.656 untuk saingannya, Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt.
Dilansir melalui Reuters, Theresa May akan meninggalkan kantor perdana menteri di Downing Street 10 pada Rabu (24/7/2019), setelah bertemu dengan Ratu Elizabeth di Istana Buckingham.
"Sang Ratu akan secara resmi melantik Johnson sebelum dia pindah ke kantor perdana menteri," seperti dikutip melalui Reuters, Selasa (23/7/2019).
Hasil pemilihan pemimpin konservatif kali adalah kemenangan spektakuler bagi salah satu politisi Inggris yang paling flamboyan, di mana untuk pertama kalinya seorang pendukung Brexit bertanggung jawab atas pemerintahan sejak Inggris memilih unutk meninggalkan Uni Eropa dalam Referendum 2016.
Akan tetapi Johnson, yang dikenal karena ambisinya, rambut pirang, dan pidato yang berlebihan, akan mulai menjabat di salah satu persimpangan yang paling bergejolak dalam sejarah Inggris pasca-Perang Dunia Dua.
Dalam kampanyenya, Johnson telah berjanji untuk menegosiasikan kesepakatan perceraian Brexit baru dengan Uni Eropa sebelum 31 Oktober.
Akan tetapi jika blok itu menolak, seperti yang ditegaskannya, dia telah berjanji untuk tetap merealisasikan Brexit dengan cara apapun.
Ini adalah langkah yang menurut banyak investor dan ekonom akan memberikan kejutan terhadap pasar dunia dan memberikan isyarat bahwa ekonomi terbesar kelima di dunia itu makin rentan terhadap resesi atau bahkan kekacauan ekonomi.
No-deal Brexit juga akan melemahkan posisi London sebagai pusat keuangan internasional unggulan dan akan mengguncang ekonomi Eropa utara.
Di Parlemen, Partai Konservatif tidak memiliki suara mayoritas dan Johnson setidaknya membutuhkan dukungan 10 anggota parlemen dari Partai Unionis Demokrat Irlandia untuk memerintah.
Meskipun margin suara mayoritas antara Partai Konservatif dengan Partai Buruh serta yang lainnya cukup tipis, sejumlah anggota parlemen telah mengancam akan menghalangi langkah pemerintah, sebuah langkah yang mungkin akan memperdalam krisis politik Inggris dan mengarah ke pemilihan umum berikutnya.
