Bisnis.com, JAKARTA -- Kandidat kuat perdana menteri Inggris, Boris Johnson, menyatakan akan meningkatkan persiapan untuk menguji coba no-deal Brexit guna memaksa negosiator Uni Eropa membuat perubahan terhadap kesepakatan yang telah disetujui dengan Theresa May.
Kesepakatan Brexit yang ditawarkan oleh May sebelumnya telah mengalami tiga kali penolakan oleh parlemen, dan beberapa anggota parlemen, seperti para pemberontak pro-Uni eropa di Partai Konservatif, telah berjanji akan mengadang Johnson jika dia maju dengan strategi no-deal Brexit.
"Kami tentu saja akan merealisasikan rencana kami dan bersiap-siap untuk keluar pada 31 Oktober, apa pun yang terjadi," kata Johnson kepada TalkRadio bulan lalu.
Jika terpilih, penunjukkan menteri dalam kabinet Johnson kemungkinan tidak akan dilakukan pada hari yang sama saat dia dilantik.
Kemenangannya dalam kontes kepemimpinan ini diperkirakan akan mendorong beberapa aksi pengunduran diri para menteri eksisting dari badan partai yang terpecah.
Dua menteri junior telah mengundurkan diri akibat pernyataan Johnson terkait no-deal Brexit, sedangkan Menteri Keuangan Philip Hammond dan Menteri Kehakiman David Gauke menyatakan mereka akan berhenti sebelum dipecat.
Baca Juga
No-deal Brexit, skema yang diinginkan para anti-Uni Eropa garis keras akan secara tiba-tiba menekan ekonmi terbesar kelima di blok ekonomi euro.
Para kritikus mengatakan no-deal Brexit juga akan merusak pertumbuhan global, menekan pasar keuangan dan melemahkan posisi London sebagai pusat keuangan internasional yang unggul.
Dalam kampanyenya, Johnson berjanji akan menyelesaikan isu Brexit dan melakukan segala cara untuk menyukseskan pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa dalam waktu 3 bulan.
Johnson dan saingannya, Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt, telah menghabiskan waktu melakukan kampanye di penjuru negeri untuk memenangkan suara dari sekitar 200.000 anggota Partai Konservatif yang akan memilih pemimpin baru Inggris.
Pemililhan ditutup pada pukul 16:00 GMT, Senin (22/7/2019), dan hasilnya akan diumumkan pada Selasa (23/7/2019), pagi waktu London.
Pemenang secara resmi akan menjabat sebagai perdana menteri mulai Rabu (24/7/2019), menggantikan Theresa May, yang mundur karena kegagalannya membuat parlemen meratifikasi kesepakatan Brexitnya.
Johnson,seorang mantan walikota London yang mengundurkan diri sebagai menteri luar negeri tahun lalu karena rencana Brexit May, adalah pilihan yang cukup populer di kalangan Tories untuk menjadi pemimpin partai yang baru dengan prediksi kemenangan 70%.
Jika resmi ditetapkan sebagai pemenang, Johnson akan mewarisi krisis politik dari proses Brexit yang ditetapkan harus selesai pada 31 Oktober 2019.
"Johnson harus membujuk Uni Eropa untuk memulai kembali negosiasi tentang kesepakatan Brexit yang sebenarnya sudah tidak dapat diganggu gugat, jika tidak ekonomi Inggris akan menghadapi ketidakpastian serta risiko no-deal Brexit akan semakin meningkat," seperti dikutip melalui Reuters, Selasa (23/7/2019).
