Bisnis.com, JAKARTA -- Arab Saudi akhirnya buka suara perihal pernyataan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah China di Provinsi Xinjiang. Saudi bersama 36 negara lainnya diketahui mengirimkan surat berisi dukungan tersebut kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa.
Duta Besar Saudi untuk PBB Abdallah Al-Mouallimi mengatakan bahwa surat tersebut hanya berbicara mengenai pekerjaan pembangunan yang dilakukan China. "Hanya itu yang dibicarakan, surat itu tidak membahas hal yang lain," ujarnya, dikutip dari Reuters, Jumat (19/7/2019).
"Tidak ada yang bisa lebih peduli tentang status Muslim di manapun di dunia selain Arab Saudi. Apa yang kami katakan dalam surat itu adalah bahwa kami mendukung kebijakan pembangunan Tiongkok yang telah mengentaskan orang keluar dari kemiskinan," lanjutnya.
Surat yang berhasil dilihat oleh Reuters tersebut, juga ditandatangani oleh duta besar dari banyak negara Afrika, Korea Utara, Venezuela, Kuba, Belarus, Myanmar, Filipina, Suriah, Pakistan, Oman, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Dalam surat tersebut, mereka memuji capaian China dalam menangani isu terorisme di wilayah tersebut.
"Menghadapi tantangan besar terorisme dan ekstremisme, China telah melakukan serangkaian tindakan anti-terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang, termasuk mendirikan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan," demikian pernyataan dalam surat tersebut.
Surat itu menyatakan keamanan telah kembali ke Xinjiang dan hak asasi manusia orang-orang dari semua kelompok etnis di sana telah dilindungi. Selain itu, disebutkan bahwa tidak ada serangan teroris di wilayah itu selama 3 tahun dan orang-orang menikmati rasa kebahagiaan, kepuasan, dan keamanan yang lebih kuat.
Baca Juga
Sementara itu, Direktur Human Rights Watch (HRW) PBB Louis Charbonneau mengkritik komentar Duta Besar Saudi Abdallah Al-Mouallimi. "Karakterisasi surat Al-Mouallimi adalah tamparan di wajah umat Muslim yang dianiaya di China, tidak akurat sampai pada titik absurditas," ujarnya.
Adapun China menghadapi tekanan internasional karena dituduh menahan 1 juta muslim dan menganiaya etnis Uighur di Xinjiang.
PBB menyatakan telah menerima berbagai laporan dari sumber-sumber kredibel bahwa jutaan etnis Uighur tersebut ditahan di suatu kamp pengasingan yang terselubung. Mereka dipaksa mengikuti program "Kamp Indoktrinasi Politik" yang di dalamnya diduga terdapat upaya pelunturan keyakinan yang dianut warga Uighur.
Beijing membantah telah melakukan pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Mereka mengklaim bahwa fasilitas tersebut hanya sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme di Xinjiang.
