1. Gerindra Minta Kursi MPR, Golkar Kekeh yang Dapat
Partai Gerindra kini secara terang-terangan meminta Kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat jika ada rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Alasannya demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa kursi tersebut secara logika dimiliki partainya. Ini karena Golkar memperoleh suara kedua terbanyak di legislatif setelah PDIP.
Baca selengkapnya di sini.
2. Pimpinan KPK Ditantang Selesaikan Tunggakan Kasus-Kasus Besar
Sejumlah kasus besar seakan menjadi tunggakan KPK karena hingga saat ini belum terselesaikan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Rizal Ramli, meminta pimpinan KPK saat ini segera menuntaskan kasus-kasus besar yang belum terselesaikan.
Baca selengkapnya di sini.
3. Rapat Dewan Pembina Gerindra Singgung Pertemuan Prabowo dan Jokowi
Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra menyimpulkan beberapa catatan salah satunya mewajibkan Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto untuk membahas sebelum mengambil keputusan dan rencana yang akan dilakukan.
"Beberapa usul dan saran kepada Dewan Pembina untuk langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh ketua sebaiknya urun rembuk kepada anggota Dewan Pembina," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Padepokan Garudayaksa Bogor, Jumat (19/7/2019).
Baca selengkapnya di sini.
4. Aniaya Hakim, Akhirnya Pengacara Tomy Winata Ditetapkan Sebagai Tersangka
Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Desrizal, Penasihat Hukum Tomy Winata, sebagai tersangka setelah menganiaya dua orang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Tahan Marpaung mengungkapkan penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Desrizal sebagai tersangka.
Baca selengkapnya di sini.
5. Perpanjangan Izin FPI Masih Dievaluasi
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) sedang dilakukan tahapan evaluasi.
"Organisasi ini sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini belum diputuskan, izin itu dilanjutkan atau tidak," kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dengan agenda pembahasan perkembangan situasi terkini dalam negeri di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Baca selengkapnya di sini.
