Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhir pekan lalu dianggap membuat kelompok radikal melemah.
Pendapat itu dikemukakan pengamat politik dari Populi Centre Rafif Pamenang Imawan. Menurutnya, kelompok-kelompok radikal dan antidemokrasi semakin tersudut pasca Jokowi dan Prabowo bertemu.
"Kelompok anti demokrasi tersudut usai pertemuan Jokowo dan Prabowo," ujar Rafif kepada wartawan, Rabu (17/7/2019).
Rafif menyebut momen pesta demokrasi seperti Pemilu adalah kesempatan setiap kelompok untuk mendapatkan dukungan politik di luar kelompok radikal. Dia menilai momentum kelompok radikal mendapat dukungan sudah hilang usai Prabowo memutuskan bertemu Jokowi untuk pertama kalinya pasca Pilpres 2019.
Dia lantas menyarankan adanya penguatan fungsi hubungan partai politik dengan organisasi masyarakat kedepannya untuk mencegah eksistensi kelompok radikal di Indoensia.
"Oleh karenanya perlu untuk memperkuat hubungan antara parpol dan ormas sehingga kanal agregasi politik dapat terkumpul di parpol," tuturnya.
Baca Juga
Penguatan hubungan antara parpol dan ormas diyakini bisa semakin mempersempit ruang gerak elemen-elemen antidemokrasi atau radikal. Karena alasan itu maka penguatan harus segera dilakukan.
Pertemuan Jokowi dan Prabowo akhir pekan lalu terjadi di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Keduanya menaiki MRT dalam satu gerbong dan duduk bersebelahan menuju kawasan Senayan.
Usai bertemu di MRT, Jokowi dan Prabowo makan siang bersama di sebuah restoran. Prabowo dan Jokowi sama-sama menegaskan tidak ada lagi kubu-kubuan di masyarakat pascapilpres 2019.
Sejumlah tokoh terlihat ikut dalam pertemuan itu, seperti Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menhub Budi Karya Sumadi, Waketum Gerindra Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, hingga Ketua TKN Erick Thohir.
