Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah AS membuka peluang pemberian lisensi kepada perusahaan-perusahaan yang menjual produk AS kepada Huawei, setelah memasukkan perusahaan asal China itu dalam daftar hitam.
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan lisensi akan diberikan jika terbukti tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional AS. Meski demikian, Huawei akan tetap masuk dalam Daftar Entitas, yang berarti sebagian besar permohonan lisensi bakal ditolak.
Baca Juga
Produk-produk AS dilarang dijual kepada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Daftar Entitas tanpa lisensi khusus dari Washington.
"Untuk mengimplementasikan arahan Presiden Donald Trump dalam KTT G20, kami akan memberikan lisensi jika tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional AS," ujarnya seperti dilansir Reuters, Selasa (9/7/2019).
Ross melanjutkan pihaknya akan memastikan keputusan ini tidak berarti mengalihkan pendapatan dari perusahaan AS ke perusahaan asing.
Adapun arahan Trump yang dimaksud adalah pernyataan bahwa perusahaan Negeri Paman Sam diperbolehkan untuk menjual produk-produknya kepada Huawei, yang disampaikan di sela-sela KTT G20 sekitar 2 pekan lalu. Sejak Mei 2019, Trump memang memasukkan Huawei dalam Daftar Entitas.
Setelah Huawei masuk dalam daftar tersebut, industri semikonduktor AS melobi Pemerintah AS untuk mengizinkan mereka tetap menjual beberapa produk yang dapat dibeli Huawei dengan leluasa dari negara lain. Pasalnya, larangan tersebut diyakini dapat merugikan industri AS.
Namun, pernyataan Ross ini tidak menghapus kekhawatiran pelaku usaha AS. Pihak industri menilai kategori produk yang tidak mengancam keamanan nasional AS tidak jelas.
Huawei juga terjebak dalam perang dagang AS-China dan disebut-sebut dijadikan salah satu poin dalam negosiasi kedua negara. Perusahaan yang berbasis di Shenzen itu dituding mencuri hak kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan AS.
Selain itu, pada akhir tahun lalu, CFO Huawei Meng Wanzhou ditangkap di salah satu bandara di Kanada atas permintaan AS. Penangkapan itu terkait dengan tuduhan pelanggaran sanksi AS terhadap Iran.
