Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu hakim di Amerika Serikat menolak permintaan Huawei Technologies untuk membatalkan sebagian besar dakwaan federal yang menuduh perusahaan berupaya mencuri rahasia teknologi AS dan menyesatkan bank-bank terkait kegiatannya di Iran.
Hakim Distrik AS Ann Donnelly di Brooklyn menemukan dakwaan yang terdiri atas 16 tuduhan tersebut memuat cukup banyak dugaan bahwa Huawei terlibat dalam pemerasan untuk memperluas mereknya, mencuri rahasia dagang dari 6 perusahaan, dan melakukan penipuan terhadap bank.
Adapun tuduhan terkait Iran berasal dari dugaan Huawei mengendalikan Skycom, sebuah perusahaan asal Hong Kong yang menjalankan bisnis di negara tersebut.
Donnelly menuturkan jaksa berhasil mengajukan tuduhan yang memadai bahwa Skycom beroperasi sebagai anak perusahaan Huawei di Iran dan pada akhirnya diuntungkan, secara tidak langsung, dari lebih dari US$100 juta dalam bentuk transfer uang melalui sistem keuangan AS.
Huawei telah mengaku tidak bersalah dan sebelumnya mencoba membatalkan 13 dari 16 dakwaan, dengan menyebut dirinya sebagai target penuntutan yang sedang mencari-cari kejahatan.
Rencananya, sidang pengadilan dijadwalkan berlangsung pada 4 Mei 2026 dan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan. Baik pihak Huawei maupun pengacaranya belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Baca Juga
Sebagai informasi, kasus pidana ini dimulai pada masa jabatan pertama Presiden AS Donald Trump pada tahun 2018, periode yang sama ketika Departemen Kehakiman AS meluncurkan China Initiative untuk menangani dugaan pencurian kekayaan intelektual oleh Beijing.
Chief Financial Officer (CFO) Huawei Meng Wanzhou sempat menjadi terdakwa dan ditahan di Kanada selama hampir 3 tahun sebelum akhirnya diizinkan kembali ke China. Namun, dakwaan terhadapnya dibatalkan pada tahun 2022.
Pada tahun yang sama, pemerintahan Presiden Joe Biden membatalkan China Initiative setelah para kritikus menilai program tersebut mengarah pada profil rasial dan menimbulkan ketakutan yang menghambat riset ilmiah.
Sekadar informasi, Huawei berkantor pusat di Shenzhen dan beroperasi di lebih dari 170 negara serta memiliki sekitar 208.000 karyawan. Pemerintah AS telah membatasi akses Huawei terhadap teknologi asal Amerika sejak tahun 2019 dengan alasan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Huawei membantah bahwa perusahaannya merupakan ancaman.
