Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Huawei Gugat Larangan Penjualan, AS ‘Pukul’ Balik

Pengacara Departemen Kehakiman pada hari Rabu (3/7/2019) meminta hakim federal di Sherman, Texas, untuk menolak gugatan yang diajukan Huawei terhadap pemerintah AS pada bulan Maret.
Logo Huawei/REUTERS-Edgar Su
Logo Huawei/REUTERS-Edgar Su

Bisnis.com, JAKARTA - Undang-undang Amerika Serikat (AS) yang melarang agen-agen federal untuk membeli peralatan Huawei Technologies Co. bukanlah hukuman legislatif, melainkan untuk mencegah China mendapatkan pijakan strategis dalam jaringan agensi-agensi tersebut, ungkap pemerintah.

Pengacara Departemen Kehakiman pada hari Rabu (3/7/2019) meminta hakim federal di Sherman, Texas, untuk menolak gugatan yang diajukan Huawei terhadap pemerintah AS pada bulan Maret.

Raksasa telekomunikasi China tersebut menggugat untuk membatalkan hukum yang disahkan Kongres tahun lalu yang melarang pembelian produk mereka oleh pemerintah.

"Kekhawatiran Kongres bahwa Huawei dapat digunakan oleh pemerintah China untuk menargetkan jaringan telekomunikasi AS tidak berkembang dalam semalam," menurut pengajuan pemerintah, seperti dikutip Bloomberg.

"Pembuat undang-undang dan banyak pejabat eksekutif telah meningkatkan kekhawatiran tentang potensi Huawei memberikan akses aktivitas dunia maya kepada China untuk melawan jaringan  AS selama lebih dari satu dekade dan mereka telah bertindak selama waktu itu untuk mengurangi ancaman.”

Litigasi di Texas melibatkan kemampuan Huawei untuk menjual peralatan ke pasar AS dan terpisah dari masuknya Huawei ke dalam daftar hitam pemerintah AS, yang melarang perusahaan membeli komponen dari pemasok asal AS.

Presiden Donald Trump pada hari Sabtu mengumumkan bahwa perusahaan-perusahaan AS akan diizinkan untuk menjual peralatan mereka ke Huawei ketika tidak ada masalah keamanan nasional, sehingga mengurangi pembatasan daftar hitam yang diberlakukan Departemen Perdagangan pada bulan Mei.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Larry Kudlow menjelaskan pada hari Minggu (30/6) bahwa konsesi itu bukan "amnesti umum" sebagai bagian dari perjanjian untuk memulai kembali pembicaraan perdagangan dengan China.

AS telah terlibat dalam kampanye global untuk melarang Huawei terkait jaringan komunikasi 5G, dengan menyebut perusahaan memiliki ancaman keamanan. Pemerintahan Trump menuduh pemerintah China dapat menggunakan produk Huawei untuk memata-matai negara-negara yang menggunakannya dalam jaringan mereka.

Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro pada hari Selasa mengatakan keterlibatan Huawei dalam jaringan 5G tetap menjadi masalah keamanan nasional, tetapi penjualan sejumlah kecil chip tingkat rendah bukanlah hal yang buruk.

Dalam gugatan di Texas, Huawei menentang bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2019 yang melarang agen federal membeli peralatan dari Huawei.

Undang-undang yang disahkan oleh Kongres tahun lalu juga melarang kontraktor federal untuk menggunakan peralatan produksi Huawei, dan melarang pinjaman federal atau penerima untuk menggunakan dana tersebut untuk membeli peralatan atau layanan dari Huawei.

Huawei mengklaim Kongres menyalahgunakan kekuasaannya dengan memberikan sanksi kepada perusahaan tanpa sidang atau pengadilan.

Undang-undang tersebut melanggar larangan konstitusional terhadap legislatif yang memilih individu untuk dihukum, perusahaan mengatakan dalam permintaannya agar bagian yang menargetkan peralatan dinyatakan tidak konstitusional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper