Menerka Akhir Rekonsiliasi Usai Pilpres 2019

Sejak Pemilu 2019 digelar, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih belum bertemu.
Lalu Rahadian & Feni Freycinetia Fitriani
Lalu Rahadian & Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 02 Juli 2019  |  15:22 WIB
Menerka Akhir Rekonsiliasi Usai Pilpres 2019
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) bersama Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) bergandengan tangan dengan perwakilan saksi TKN 01 dan BPN 02 usai mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari. - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA -- Usainya seluruh tahapan Pemilihan Presiden 2019, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan hasil pesta demokrasi, menyisakan pertanyaan soal rekonsiliasi.

Hingga kini, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih belum bertemu dengan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Meski Jokowi disebut-sebut telah mengirim sejumlah utusan untuk memfasilitasi pertemuannya dengan Prabowo, tapi wacana itu masih belum terealisasi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menganggap kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 resmi selesai setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada Kamis (27/6/2019).

Dia menuturkan saat ini, upaya rekonsiliasi harus dilakukan oleh kedua kandidat presiden dan wakil presiden (wapres) serta masyarakat. Rekonsiliasi tidak boleh diartikan sempit sebatas ajang transaksional dan bagi-bagi kekuasaan.

Perludem menyebutkan rekonsiliasi harus dimaknai sebagai proses penghentian pertikaian dan ketegangan sosial di tengah masyarakat, yang ditandai ketulusan elite untuk legawa menerima hasil Pemilu.

“Seluruh elite, bagian dari kubu 01 dan 02 semestinya mendinginkan suasana dan sudah mulai bicara agenda ke depan, sehingga publik merasa teryakinkan bahwa kepemimpinan terpilih memang punya komitmen untuk fokus membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi untuk semua kelompok secara inklusif dan terbuka," papar Titi, baru-baru ini.

Berakhirnya seluruh babak Pilpres 2019 langsung disambung dengan penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wapres terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan ini yang rencananya dilantik pada Oktober 2019.

Seperti diketahui, hasil resmi Pilpres 2019 menunjukkan Jokowi-Ma'ruf meraih 85.607.362 suara (55,5 persen), mengungguli Prabowo-Sandi yang mendapat 68.650.239 suara (44,5 persen).

Pascaputusan MK, Prabowo-Sandi mengungkapkan keputusan itu mengecewakan pendukung mereka, tapi tetap harus diterima dan dihormati. Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada semua pendukung dan relawannya.

Adapun Sandi mengunggah video di akun Instagram resminya, yang berisi ucapan selamat bekerja kepada Jokowi-Ma'ruf.

"Setelah keputusan [MK] ini, saya harap seluruh komponen bangsa kembali bersatu, bekerja sama bahu membahu untuk memajukan bangsa ini. Perbedaan pilihan politik tidak harus membuat kita bermusuhan. Kekecewaan pada diri kita oleh sebab apapun tidak harus membuat kita berhenti berjuang bagi kepentingan bangsa dan negara," ucapnya.

Jokowi-Ma’ruf juga mengajak masyarakat agar kembali bersatu usai keluarnya putusan MK. Dia menekankan bahwa saat ini, tidak ada lagi kubu 01 atau 02.

“Saya yakin semangat kita sama yaitu Indonesia yang bersatu untuk membangun Indonesia yang maju yang mampu bersanding dengan negara-negara besar lainnya, membangun Indonesia yang menang menghadapi kompetisi global yang ketat dan membangun situasi yang unggul yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Jokowi.

Di sisi lain, ada suara-suara yang menilai rekonsiliasi akan dilakukan dengan masuknya partai politik pendukung Prabowo-Sandi dalam pemerintahan. Namun, hal ini dibantah oleh Jokowi-Ma'ruf.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto memandang rekonsiliasi penting untuk membangun dialog dan saling pengertian guna meningkatkan kualitas bangsa dalam perspektif luas. Tetapi, hal itu tidak dapat dimaknai sebagai bagi-bagi kursi di kabinet baru.

Ma'ruf juga menegaskan semangat rekonsiliasi yang hendak dibangun tidak berarti harus diikuti dengan praktik bagi-bagi kursi kabinet dengan kubu lawan.

"Saya kira rekonsiliasi tentu kita harus satu ya. Kan rekonsiliasi itu Pak Jokowi bilang tak berarti bagi-bagi kursi. Rekonsiliasi itu untuk menyatukan langkah supaya kita bersama-sama membangun negeri ini, kalau soal-soal kursi itu lain lagi," jelasnya, Selasa (2/7).

Bagaimana kira-kira rencana rekonsiliasi ini akan berakhir nantinya?

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pilpres 2019

Editor : Annisa Margrit
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top