Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Moeldoko : Ada Kelompok yang Tidak Terima Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo

Mantan Panglima TNI itu mengatakan proses menuju rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto berjalan dengan baik.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima kunjungan tim Bisnis Indonesia, di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (6/4/2018)./JIBI-Dwi Prasetya
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima kunjungan tim Bisnis Indonesia, di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (6/4/2018)./JIBI-Dwi Prasetya

Kabar24.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan terdapat kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima proses menuju rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang kini dianggapnya sedang berjalan baik.

Pernyataan itu disampaikan oleh Moeldoko ketika ditemui di Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/6/2019) menanggapi pertanyaan mengenai rencana sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan proses menuju rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan Prabowo berjalan dengan baik.

"Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima itu. Masih memaksakan diri untuk turun ke jalan. Saya ingin menekankan bahwa masyarakat kita sangat menginginkan suasana ini berjalan baik-baik saja. Kan begitu," kata Moeldoko.

Moeldoko mengaku menyayangkan bahwa kelompok-kelompok ini tidak menginginkan sebuah rekonsiliasi. Moeldoko menduga kelompok-kelompok ini memiliki agenda lain.

Menurutnya, dirinya sudah mengetahui kelompok-kelompok tersebut dan pemerintah telah mewaspadai apabila terjadi ‘sesuatu’ pada 27 Juni 2019 atau hari setelah itu.

Moeldoko menyatakan massa yang turun ke jalan pada saat MK mengumumkan putusannya mencapai 2.500—3.000 orang.

"Kita sudah siapkan diri dengan baik. Jumlahnya enggak terlalu banyak namun kita tetap waspadai," katanya.

Menurutnya, kelompok tersebut akan berhadapan dengan hukum. Moeldoko mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengedepankan hukum sebagai panglima.

"Siapapun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper