Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin mengaku belum membicarakan komposisi kabinet untuk pemerintahan baru dengan capres terpilih Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut Ma’ruf, pembahasan soal nama-nama potensial untuk mengisi kursi kabinet pemerintahan baru pasti akan dilakukan dirinya dan Jokowi. Akan tetapi, belum diketahui kapan pembicaraan antara Jokowi dan Ma’ruf akan dilakukan terkait kandidat menteri dan pejabat negara yang layak masuk kabinet pemerintahan baru.
“Pasti semua akan dibicarakan. Nanti kan Pak Jokowi minta pertimbangan saya. Nanti pasti akan dibicarakan [sekaligus jatah kursi kabinet untuk parpol oposisi],” tutur Ma’ruf di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Ketua Umum MUI itu juga menyebut belum mengetahui kriteria apa saja yang diperlukan agar seseorang bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan baru nanti. Kriteria-kriteria itu disebutnya akan segera dibicarakan dengan Jokowi.
Jokowi sempat menyebut niatnya untuk melibatkan anak-anak muda pada kabinet pemerintahan barunya. Niatan itu salah satunya disampaikan Jokowi saat wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia bulan lalu.
Ma’ruf menyebut bahwa penyusunan kabinet nanti tidak otomatis akan melibatkan parpol-parpol yang pada Pilpres 2019 berada di kubu lawan. Menurutnya, semangat rekonsiliasi yang hendak dibangun saat ini tidak berarti harus diikuti dengan praktik bagi-bagi kursi kabinet dengan kubu lawan.
“Saya kira rekonsiliasi tentu kita harus satu ya. Kan rekonsiliasi itu Pak Jokowi bilang tak berarti bagi-bagi kursi. Rekonsiliasi itu untuk menyatukan langkah untuk supaya kita bersama-sama membangun negeri ini, kalau soal-soal kursi itu lain lagi,” tutur Ma'ruf.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya menyampaikan keyakinannya bahwa Jokowi akan lebih selektif dalam memilih sosok yang berkualitas untuk masuk kabinet. Meski demikian, dia tak menampik calon menteri dari parpol-parpol di Koalisi Indonesia Kerja tetap perlu diperhatikan.
"Mau tak mau, dalam demokrasi yang sehat parpol pasti akan memilih kader terbaik untuk mengisi jabatan menteri. Namun, hak prerogatif sepenuhnya ada di Presiden," kata Hasto, Senin (1/7).
