Bisnis.com, Jakarta – Partai Gerindra akan tetap menjadi oposisi baik di pemerintahan dan parlemen karena untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.
Hal itu disampaikan Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafi’i. “Harus ada yang bersikap oposisi dan Gerindra sejak awal sudah menunjukkan positioning sebagai partai oposisi,” katanya, Senin (1/7/2019).
Dengan begitu, lanjutnya, Gerindra akan menolak tawaran termasuk apabila ada jatah menteri.
Politikus daerah pemilihan Sumatra Utara itu mengatakan bahwa dengan menjadi oposisi akan terwujud sistem ‘check and balance’ sebagai bagian dari demokrasi yang sehat yakni ada partai pendukung dan oposisi.
Walau akan menjadi oposisi, menurut Syafi’i, belum tentu partainya akan menjadi musuh bagi pemerintahan dan menolak seluruh kebijakan.
“Kalau ada kebijakan benar, kami tetap tidak terima saja. Oposisi yang benar itu bisa bangun check and balance, sehingga jalannya pemerintahan sesuai aturan yang ada,” ujarnya.
Baca Juga
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan hingga saat ini kader Gerindra dari seluruh Indonesia belum dikumpulkan setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski demikian, kata dia, kader di daerah juga lebih memilih akan menjadi oposisi agar tidak akan mencederai demokrasi.
