Bisnis.com, JAKARTA — Santernya wacana 'kabinet rekonsiliasi' demi mengakomodir kursi untuk oposisi, dinilai bukan menjadi pilihan yang patut bagi Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu Dan Demokrasi (SPD) August Mellaz menjelaskan hal tersebut dalam diskusi di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jumat (28/6/2019).
"Jadi ini 01 sebagai pemimpin terpilih mesti menyusun agenda agar mengakomodir antara koalisi dan oposisi. Nah, opsi rekonsiliasi memang bisa. Tapi tidak serta merta jalannya adalah masuk menjadi koalisi," jelasnya.
August menjelaskan tujuan sistem pemilu serentak salah satunya agar diperoleh kepastian antara koalisi dan oposisi, sehingga tradisi check and balances dari kedua elemen politik itu bisa berlangsung sejak dini.
Oleh sebab itu, August berharap Jokowi-Ma'ruf sebagai pemimpin terpilih fokus saja pada bangunan sistem ini. Tujuannya, koalisi pemerintahan bisa efektif tanpa terlalu banyak beban power sharing.
Dalam kesempatan yang sama, Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto menjelaskan konsekuensi mengakomodasi 'kursi' untuk parpol yang sebelumnya tak masuk ke koalisi.
"Apakah ada jaminan bahwa setelah [parpol di luar koalisi] diakomodasi, kekuatan politik yang di dalam [koalisi] itu tidak memiliki tuntutan yang lebih tinggi?" ungkapnya.
Oleh sebab itu, Arif menjelaskan bahwa pertimbangan kabinet rekonsiliasi ini perlu dipikirkan lebih matang.
Baca Juga
Sebab, semakin banyak yang masuk ke gerbong koalisi pemerintah, Jokowi-Ma'ruf pasti akan lebih sulit lagi membagi-bagi porsi kursi kekuasaan.
Sementara itu, Direktur LIMA Indonesia Ray Rangkuti menyoroti tradisi oposisi yang berkualitas dan konsisten sebagai penjaga kinerja pemerintah.
Apabila terus ada negosiasi ulang antara koalisi pemerintah dengan oposisi di setiap pemilu, maka jangan harap ada oposisi yang berkualitas di Indonesia. Yang ada hanya oposisi yang pragmatis dan mengharapkan giliran kursi kekuasaan semata.
"Jadi saya soal rekonsiliasi jadi ajang negosiasi itu agak keberataan. Kalau hasil pemilu ini malah dibalikan negosiasi ulang, buat apa ada pemilu," ujarnya.
