Reaksi PKS saat Moeldoko Sebut 30 Terduga Teroris Masuk Jakarta Jelang Putusan MK

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyindir pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko emerintah dan kepolisian mencium ada indikasi kelompok teroris menyusup di barisan massa aksi pada 27 Juni 2019 di MK.
Nancy Junita
Nancy Junita - Bisnis.com 27 Juni 2019  |  09:04 WIB
Reaksi PKS saat Moeldoko Sebut 30 Terduga Teroris Masuk Jakarta Jelang Putusan MK
Hidayat Nur Wahid-JIBI - Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyindir pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko emerintah dan kepolisian mencium ada indikasi kelompok teroris menyusup di barisan massa aksi pada 27 Juni 2019 di MK. 

"Kami sudah mengenali 30 orang yang masuk jaringan itu. Kami sudah ikuti terus. Kami sudah tau  trik-triknya. Jadi, kami imbau masyarakat tak perlu takut. Biasa saja. Serahkan semuanya kepada aparat keamanan, TNI/Polri," ujar Moeldoko, Rabu (26/62019).

Lewat akun Twitternya @hnurwahid, Kamis (27/6/2019), Ketua MPR 2004-2009 ini mengatakan bahwa jika benar ada 30 orang terduga teroris masuk ke Jakarta menjelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan hasil pilpres 2019 yang diajukan oleh kubu Prabwo-Sandi, maka semestinya diamankan.

“Jangan malah dibiarkan untuk membuat/menjustifikasi kerusuhan. Demonstrasi di depan MK selalu damai,” cuit Hidayat Nur Wahid.

 

 Seperti diberitakan sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga, dalam gugatannya, menuding telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistem, dan masif dalam Pilpres 2019. Oleh karena itu, pihak Prabowo-Sandiaga menggugat hasil Pilpres 2019.

Ketua Tim Hukum Prabowo, Bambang Widjojanto mengatakan presiden inkumben berpotensi terjebak dalam praktik kecurangan pemilu.

"Sehingga paslon 01 tersebut harus dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai peserta pilpres 2019, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno harus dinyatakan sebagai pemenang pilpres 2019. Atau paling tidak pemungutan suara pilpres 2019 diulang secara nasional," kata Bambang saat sidang perdana pada Jumat (14/6/2019).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pks, teroris, Sidang MK, AKSI 212

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top