Bisnis.com, JAKARTA -- Penyelenggaraan Pemilu 2019 menyelipkan beberapa fenomena menarik yang bisa dikaji lebih jauh. Mulai dari maraknya hoaks hingga kenaikan tingkat partisipasi pemilih.
Dibandingkan dengan pesta demokrasi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 memang menunjukkan angka yang lebih besar. Tak tanggung-tanggung, kenaikan partisipasi bahkan mencapai 5 persen lebih.
Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mencapai 81,97 persen. Sementara itu, tingkat keikutsertaan pemilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 menyentuh 81,69 persen.
Realisasi tersebut di atas target partisipasi Pemilu serentak yang dimiliki pemerintah serta penyelenggara Pemilu. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 awalnya ditargetkan sebesar 77,5 persen.
.jpg)
Petugas Bawaslu duduk di depan layar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara final tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilu 2019, di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari./Reuters-Willy Kurniawan
Baca Juga
Target 77,5 persen sebenarnya sempat dirasa cukup tinggi oleh KPU. Bahkan, sempat ada keraguan dari sejumlah elemen masyarakat akan terpenuhiya target tersebut.
"Di negara yang demokratis sekalipun, yang disebut paling demokratis sekalipun, angka partisipasinya itu lebih rendah daripada kita. Karena apa? Karena orang makin banyak yang sadar dia tahu, ‘oh ini memang saya harus memilih, oh ini saya enggak bisa memilih’,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).
Meski sempat diragukan, nyatanya target tingkat partisipasi yang dipatok KPU dan pemerintah bisa terlampaui. Bahkan, tingkat partisipasi Pemilu tahun ini tercatat sebagai yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir.
Terakhir kali tingkat partisipasi pemilih di Pileg melebihi angka 80 persen terjadi pada 2004. Saat itu, tingkat partisipasinya mencapai 84,07 persen.
Sementara itu, partisipasi pemilih yang melebihi angka 80 persen baru terjadi pada Pilpres kali ini. Sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Pilpres pascareformasi terjadi pada putaran pertama Pemilu 2004, yakni sebesar 79,76 persen.
"Pemilu kita pernah mengalami tren penurunan angka partisipasi pemilih sangat tajam pada 1999 hingga 2009. Tren itu untungnya tidak berlanjut terus. Sejak Pemilu 2014 terjadi rebound," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi kepada wartawan, Senin (31/5/2019).
Di Balik Naiknya Partisipasi
Faktor naiknya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 harus dicari tahu melalui kajian mendalam dan dalam waktu tidak singkat. Tetapi, ada sejumlah hipotesis yang bisa digunakan untuk menerka penyebab fenomena tersebut.
Menurut Pramono, setidaknya ada lima faktor yang menjadi penyebab meningkatnya keikutsertaan pemilih pada Pemilu kali ini.
Calon presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan orasinya saat Konser Putih Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (13/4/2019)./Bisnis-Yayus Yuswoprihanto
Pertama, faktor kandidat yang mungkin lebih menarik dan berkampanye dengan atraktif. Kedua, faktor pemilih yang merasa terwakili, baik secara politik atau programatik.
Ketiga, ada faktor kontestasi yang ketat. Keempat, faktor gencarnya pemberitaan media mengenai Pemilu 2019.
"Dan tentu saja ada faktor sosialisasi dari KPU yang maksimal. Semua faktor itu berkontribusi [menaikkan tingkat partisipasi]," tuturnya kepada Bisnis.
KPU menganggap kontestasi ketat antar kandidat pada Pemilu kali ini berperan besar membuat naiknya tingkat partisipasi pemilih. Pramono menilai persaingan ketat membuat para pemilih takut kandidat jagoannya kalah.
Ketakutan itu menyebabkan pemilih rela datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, banyak warga yang akhirnya memilih agar kandidat yang mereka usung tidak kalah.
"Menariknya, perkembangan ini sekaligus bisa menangkal kampanye golput yang dilakukan sebagian pihak. Ternyata [kampanye golput] tidak efektif untuk menurunkan partisipasi pemilih," ucapnya.
Pendapat Pramono diamini pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. Dia memandang kontestasi ketat antar kandidat mampu menular ke para pendukungnya.
Lantaran tertular semangat kandidat, para pendukung akhirnya sama-sama enggan mengalah. Akhirnya, mereka mencoba sebisa mungkin datang ke TPS pada hari pemungutan suara.
"Situasi politik yang penuh dengan antagonis dan noise, hoaks, ujaran kebencian justru di sisi lain memunculkan semangat masyarakat memenangkan pilihan calon presiden (capres) masing-masing," terang Karyono kepada Bisnis.
Pendukung mengenakan topeng pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat mengikuti kampanye terbuka di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/4/2019)./ANTARA
Berbeda dengan hipotesis KPU dan IPI, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin memiliki dugaan sendiri melihat sebab naiknya partisipasi pemilih.
Dia mengungkapkan ada kemungkinan banyak masyarakat yang menggunakan suaranya karena mobilisasi politik uang oleh tim sukses para kandidat. Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia ini menganggap kemungkinan pemilih datang karena politik uang besar terjadi di Indonesia.
"Pada konteks Indonesia, partisipasi pemilih murni [karena kesadaran berpartisipasi] dan partisipasi karena mobilisasi sama-sama terjadi," kata Ujang kepada Bisnis.
Selain itu, dia menyebut masyarakat bisa saja marah atas narasi kampanye yang saling serang antar kandidat. Oleh karena itu, masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS untuk menggunakan suaranya.
"Marah dalam arti ingin memperbaiki bangsa. Marah dalam arti positif, terhadap narasi kampanye yang memuakkan. Marah itu kan tidak harus disalurkan dengan cara negatif," sambung Ujang.
Partisipasi Tinggi, Perpecahan Menanti
Meski tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 terbilang tinggi, tapi hal itu dianggap tak akan berarti jika dampak negatifnya masih terpelihara hingga kini.
Masih terpeliharanya perpecahan horizontal karena perbedaan pilihan pada Pemilu, munculnya kerusuhan karena hasil pemungutan suara yang tidak bisa diterima peserta, hingga munculnya ide referendum akibat pesta demokrasi menjadi beberapa contoh ekses Pemilu 2019.
Karyono menekankan dampak negatif Pemilu harus segera diatasi agar tidak menimbulkan perpecahan yang lebih besar di tengah masyarakat. Dia berpesan agar para elite politik berhenti menggunakan identitas sebagai salah satu instrumen untuk mendapat kekuasaan.
Pekerja membawa Logistik Pemilu serentak 2019 menggunakan sepeda motor menuju desa Atiran, kecamatan Batang Alai Timur, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Selasa (16/4/2019)./ANTARA-Bayu Pratama S
Politik identitas yang kental selama Pemilu 2019 dinilai menjadi faktor utama terpecahnya masyarakat. Perpecahan itu pun diyakini butuh waktu lama untuk bisa diperbaiki.
"Ini bisa menimbulkan segregasi sosial yang berujung pada disintegrasi bangsa. Politik identitas ini kan mulai digunakan sejak Pemilu 2014 dan residunya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, lalu muncul kembali dan menguat pada Pilkada 2018 hingga sekarang," papar Karyono.
Jika potensi perpecahan masyarakat akibat Pemilu tidak kunjung diselesaikan, maka dia menganggap partisipasi pemilih yang tinggi menjadi tidak ada gunanya. Pasalnya, kenaikan partisipasi ternyata diikuti dengan terjadinya segregasi kelompok-kelompok tertentu di masyarakat.
"Buat apa meningkat partisipasinya tapi dampak negatif bertambah juga? Oleh karena itu, hulu persoalannya adalah hentikan penggunaan politik identitas secara terbuka. Politisasi SARA harus segera dihentikan dan jangan dikedepankan terus menerus," tegas Karyono.
