Prabowo-Sandi Minta MK Pecat Pimpinan KPU, Komisioner Bilang Salah Alamat

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui kuasa hukum memperbaiki gugatan perselisihan hasil pemilihan umum awal pekan lalu. Salah satu yang diminta adalah memberhentikan para pimpinan Komisi Pemilihan Umum.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 13 Juni 2019  |  17:28 WIB
Prabowo-Sandi Minta MK Pecat Pimpinan KPU, Komisioner Bilang Salah Alamat
Ketua KPU Arief Budiman (keempat kiri) berbincang dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) disaksikan Komisioner KPU Ilham Saputra (kedua kiri), Evi Novida Ginting Manik (ketiga kiri), Hasyim Asy'ari (kedua kanan) di sela-sela penyerahan alat bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, di gedung MK, Jakarta, Rabu (12/6/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui kuasa hukum memperbaiki gugatan perselisihan hasil pemilihan umum awal pekan lalu. Salah satu yang diminta adalah memberhentikan para pimpinan Komisi Pemilihan Umum.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki wewenang memecat pimpinan KPU. Masalah etik merupakan ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

“Dan selama ini tidak ada laporan soal pelanggaran kode etik selama proses penyelenggaraan pemilu,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Pram menjelaskan bahwa proses rekapitulasi hasil yang dilakukan berjenjang sampai penetapan hasil tidak ada satupun yang menyoal etik. “Menurut saya mengajukan petitum ke MK untuk nonaktifkan KPU, berhentikan KPU ya agak salah alamat,” jelasnya.

Meski begitu, Pram menuturkan bahwa akan menyerahkan kepada MK apakah gugatan revisi ini akan diterima atau tidak. Jika itu dibahas dalam sidang, KPU pasti akan lakukan keberatan.

Saat ini KPU hanya menyiapkan jawaban gugatan ketika pendaftaran pada 24 Mei lalu. Perbaikan yang diserahkan ke MK 10 Juni diabaikan.

Jawaban-jawaban KPU yaitu 17,5 juta daftar pemilih tetap diduga bermasalah, penghilangan daftar hadir di beberapa daerah, dan sistem informasi penghitungan.

Pram menuturkan bahwa KPU mengacu pada Peraturan MK (PMK) 4/2018 dan PMK 1/2019 jo PMK 2/2918. “Di sana tidak menyebutkan ada masa perbaikan permohonan bagi perselisihan pasil pemilihan umum pemilihan presiden,” ucap Pram.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kpu, mahkamah konstitusi

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top