Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno memperbanyak petitum atau permintaan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019, sekaligus mendongkrak alat bukti untuk memperkuat dalil dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.
Dalam permohonan 24 Mei 2019, Prabowo-Sandi memasukkan tujuh permintaan kepada MK antara lain diskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019. Sebanyak 54 alat bukti diserahkan kepada MK untuk memperkuat dalil permohonan.
Namun, dalam perbaikan permohonan yang dimasukkan pada 10 Juni dan telah teregistrasi dalam Perkara No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, pemohon menambah petitum menjadi 15 poin. Konsekuensinya, alat bukti yang diserahkan kepada MK bertambah menjadi 154 item.
Salah satu petitum anyar adalah meminta kepada MK untuk menetapkan perolehan suara Jokowi-Ma’ruf menjadi 63.573.169 suara atau 48% total suara sah, sedangkan Prabowo-Sandi 68.650.239 suara atau 52% total suara sah.
Dengan demikian, suara Jokowi-Ma’ruf terpangkas 22.034.193 suara dari penetapan KPU sebanyak 85.607.362 suara. Adapun, suara Prabowo-Sandi tetap 68.650.239 suara.
Secara lebih lengkap berikut petitum permohonan Prabowo-Sandi:
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:
No
Nama Pasangan Calon
Suara
%
1
Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin
63.573.169
48%
2
H. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno
68.650.239
52%
Jumlah
132.223.408
100,00%
4. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif;
5. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin, sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
6. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019-2024;
7. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019-2024;
Atau,
8. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis, dan masif;
9. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019-2024;
10. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019-2024;
Atau,
11. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
Atau,
12. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
13. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU;
14. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang;
15. Memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada Situng;
“Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,” tulis Bambang Widjojanto, kuasa hukum Prabowo-Sandi, dalam permohonan.
