Bisnis.com, JAKARTA - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno angkat bicara terkait adanya sweeping yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah pendemo dari luar DKI Jakarta mengikuti acara unjuk rasa pada 22 Mei mendatang di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menurutnya, sikap aparat tersebut justru menahan kebebasan demokrasi warga negara Indonesia untuk mengungkapkan pendapat.
"Ya, selama dilakukan dengan proporsi dan kedewasaan tidak berlebihan-lebihan. Mengungkapkan pendapat itu kan dilindungi undang-undang. Kalau kita tidak boleh menyampaikan pendapat, bagaimana kita bisa berdemokrasi, berbangsa dan bernegara?" ujarnya seusai acara OK OCE di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta, Senin (21/5/2019).
Sandi menegaskan sikap masyarakat mengungkapkan pendapat melalui unjuk rasa secara jelas dilindungi undang-undang. Apabila pemerintah melalui aparat penegak hukum kemudian melarang rakyat yang hendak mengungkapkan pendapatnya, maka dia menilai hal itu justru malah menghilangkan kebebasan berdemokrasi.
Menurutnya, kepolisian seharusnya menjaga situasi bukannya melakukan pemeriksaan atau sweeping terhadap warga yang ingin turun ke jalanan Ibu Kota pada 22 Mei mendatang.
"Jadi itu yang harus kita pastikan, jangan berangus kebebasan tersebut," ucapnya.
Baca Juga
Sandiaga belum bisa pastikan ikut serta turun ke jalan bersama para pendukungnya pada saat pengumuman hasil Pilpres dan Pileg 2019 oleh KPU RI. Sandiaga masih membahas bagaimana langkah tepat yang akan dilakukannya dengan pakar hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut berpesan kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan tetap menyampaikan pendapat sesuai dengan koridor hukum.
"Jangan terprovokasi, jangan terintimidasi. Lakukan semuanya dengan kepentingan bangsa dan negara yang utama," katanya.
Seperti diketahui, Polda Jawa Timur telah menggagalkan dan memulangkan sekitar 1.200 orang yang akan mengikuti aksi 22 Mei 2019 di Jakarta.
"Kami sudah menggagalkan hampir 1.200 orang yang akan berangkat ke Jakarta. Mereka membuat pernyataan tidak akan kembali lagi," ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di Mapolda setempat, di Surabaya, Senin (20/5/2019).
Kapolda menjelaskan bahwa semua kelompok massa yang dipulangkan berasal dari beberapa daerah, yakni dari kelompok dari Kota Malang terdapat hampir 30 orang atau satu bus yang digagalkan dan juga dari Kabupaten Malang sebanyak dua bus.
Selain itu, kata dia, satu bus dari Tulungagung yang digagalkan keberangkatannya ke Jakarta, kemudian di Jembatan Suramadu, ada 3 mobil jenis elf berisikan 56 orang asal Madura. Polisi juga mengagalkan keberangkatan massa dari Kalimantan Selatan sebanyak 24 orang yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak.
