Bisnis.com, SURABAYA - Tensi politik yang terkesan semakin tinggi, serta berbagai keriuhan di media sosial, seakan menandakan Indonesia sedang berada di ujung kerusuhan.
Akan tetapi, jika seluruh lapisan masyarakat bisa menahan diri untuk tidak terpancing, keriuhan di media sosial bisa jadi hanya sekadar "keramaian" di dunia maya belaka. Halnya menjadi lain jika rakyat pun terpancing dan melibatkan diri dalam situasi yang terjadi.
Terkait itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengimbau rakyat tetap tenang menjelang pengumuman pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum RI pada 22 Mei 2019.
“Masyarakat harus tetap tenang menjelang pengumuman. Yang guru tetap mengajar, yang mengaji tetap mengaji, begitupun yang pekerja lainnya,” ujar Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Marzuqi Mustamar kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (18/5/2019) malam.
Menurut Marzuqi, masyarakat tidak perlu ikut-ikutan melakukan sesuatu di luar kewenangannya, terutama terkait persoalan hasil pemilu maupun pilpres 2019.
Marzuqi juga mengingatkan sejumlah pihak untuk tidak mudah mengatasnamakan kedaulatan rakyat, sebab kedaulatan rakyat yang resmi disalurkan melalui pemilihan umum.
Baca Juga
“Yang dinyatakan menang lewat pemilu itulah kedaulatan rakyat dan suara rakyat,” ucap Marzuqi.
Pimpinan Pondok Pesantren Sabiilul Rosyad Malang tersebut meminta tidak ada pihak yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat lalu menggunakan politik jalanan.
Marzuqi juga mengimbau seluruh masyarakat dan elemen mana pun agar tetap menahan diri setelah ada pengumuman, meski menang maupun kalah dalam pilpres.
“Yang menang jangan sombong, lalu bagi yang kalah tidak perlu sakit hati,” kata Marzuqi.
Di tempat yang sama, Ketua Relawan Bravo-5 (pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin) Jawa Timur Ubaidillah Amin mendukung langkah-langkah KPU RI dan meminta siapa pun yang tidak puas karena merasa dicurangi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tentu dengan data yang valid, bukan data asal-asalan,” kata Gus Ubaid, sapaan akrabnya.
Seperti diketahui, menjelang pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei mendatang, wacana people power yang berganti istilah dengan kedaulatan rakyat muncul ke permukaan. Wacana ini muncul seiring tuduhan terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu kali ini.
Atas wancana tersebut, sejumlah pihak meluncurkan kontrawacana dan menentang terjadinya people power.
Sementara itu, Sabtu malam, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar mengimbau agar dua kontestan Pipres 2019, Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto, segera bertemu. Pertemuan dimaksudkan untuk mendinginkan suasana perpolitikan yang memanas akhir-akhir ini.
"Saya berharap Pak Jokowi segera bertemu dengan Pak Prabowo duduk bersama mengatasi kerumitan yang muncul dan panas," ujarnya pada acara Dialog Kebangsaan dan Buka Buasa bersama, Sabtu malam. Acara tersebut dihadiri para tokoh bangsa dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin juga mengajak semua tokoh dan elemen bangsa untuk merajut tali kemanusiaan, kebersamaan dan persatuan.
"Di pundak kita kesatuan bangsa harus kita jaga bersama. Kita ajak semua tokoh elemen bangsa untuk bersama-sama membuka dialog dan terus menerus merajut tali kemanusaan, kebersamaan dan persatuan," ujar Cak Imin, Sabtu (18/5).
