Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Dibagi Atas 4 Zona Berikut

Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro pemerintah telah menyiapkan rancangan zonasi pembangunan Ibu Kota baru. Dalam rancangan itu dibagi menjadi empat kawasan wilayah Ibu Kota.
JIBI | 16 Mei 2019 14:05 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan kepada pers mengenai pembahasan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, di Jakarta, Selasa (30/4/2019). - ANTARA/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro pemerintah telah menyiapkan rancangan zonasi pembangunan Ibu Kota baru. Dalam rancangan itu dibagi menjadi empat kawasan wilayah Ibu Kota.

Zona pertama, kata Bambang, adalah wilayah inti sebagai pusat pemerintahan dengan luas 2.000 hektare.

"Di sana akan dibangun mulai dari istana, DPR, MK, MA, BPK, kantor kementerian, nonkementerian, TNI dan Polri dan ada taman budaya serta botanical garden," kata Bambang di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (16//5/2019).

Zona kedua adalah wilayah Ibu Kota Negara (IKN) yang diperkirakan bakal menggunakan lahan seluas hingga 40.000 hektare. Menurut Bambang, dalam zonasi ini pemerintah bakal berencana membangun perumahan PNS, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta universitas.

Selain itu, dalam zona ini, pemerintah bakal membangun science and techno park, high-tech dan clean industry, research and development, MICE atau Convention Center hingga museum. Bambang berujar, pembangunan museum penting seperti salah satu ibu kota negara sama seperti yang dilakukan di negara maju yang mempunyai museum.

"Di Ibu Kota negara maju di dekat pusat pemerintahan selalu ada museum. Nantinya, museum menjadi pelajaran yang memberi sumbangan peradaban dan merepresentasikan ibu kota negara," kata Bambang.

Zona ketiga, pemerintah menyiapkan lokasi perluasan IKN seluas 200.000 hektare. Di lokasi ini, pemerintah bakal membangun taman nasional, konservasi orang utan atau kebun binatang, klaster perumahan non-PNS hingga bandara atau pelabuhan.

"Bandara dan pelabuhan dibangun kalau dibutuhkan, kami berharap kalau bisa Ibu Kota baru jangan jauh dari kota yang sudah fungsional dan memiliki bandara dan dekat pelabuhan," kata Bambang.

Adapun yang terakhir, zona keempat adalah zona perluasan IKN 2, seluas 200.000 hektare. Zona ini merupakan kawasan metropolitan dan wilayah pengembangan yang terkait dengan provinsi lainnya.

Seperti diberitakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mewacanakan adanya pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Rencana pemindahan ibu kota ini bakal menelan biaya sekitar Rp323 – Rp466 triliun.

Dua lokasi yang kini menjadi kandidat kuat calon Ibu  Kota baru adalah di sekitar Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Kemudian, dengan pemindahan ibu kota ini diperkirakan akan membawa sebanyak 1,5 juta penduduk yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

 

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, bappenas, Ibu Kota Dipindah

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup