Bisnis.com, JAKARTA - Penolakan kubu BPN Prabowo-Sandi atas hasil rekapitulasi di KPU diharapkan hanya bentuk dari emosi sesaat capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding berharap pernyataan Prabowo soal penolakan atas penghitungan suara hanya letupan emosi sesaat, bukan sikap politik permanen karena memberikan dampak serius bagi hasil Pileg.
Di sisi lain, Karding menganggap penolakan BPN Prabowo-Sandi terhadap hasil rekapitulasi KPU tidak berdasarkan data dan fakta karena hanya berdasarkan asumsi dan wacana bahwa Pemilu 2019 telah terjadi kecurangan.
"Penolakan itu tidak dibangun atas data dan fakta karena hanya asumsi dan wacana telah curang. Namun kecurangan terjadi di mana, siapa yang melakukan dan bagaimana modusnya tidak dijelaskan," kata Karding di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Karding menyayangkan Prabowo sebagai tokoh besar menyampaikan penolakan hasil Pemilu di saat masa penghitungan suara belum selesai. Karena itu, ujar Karding, seharusnya tunggu hingga semua tahapan dilalui.
Karding juga menyesalkan Prabowo tidak mempercayai penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang dijamin UU. Padahal, lanjut Karding, dalam proses pemilihan komisioner KPU-Bawaslu, parpol pendukung Prabowo-Sandi ikut menentukan.
"Gerindra dan koalisi 02 ikut menentukan melalui uji kelayakan dan kepatutan komisioner KPU, Bawaslu, DKPP bahkan seluruh parpol dan tim kampanye diberikan kesempatan untuk menempatkan saksi di TPS dan kecamatan," ujar Karding.
Karding mengatakan, tindakan menolak hasil Pemilu tanpa alasan kuat berdampak membangun pendidikan politik masyarakat yang kurang baik.
Karding menilai di Indonesia banyak monentum pemilihan politik seperti Pemilihan Kepala Desa, Pilkada sehingga perilaku tidak siap kalah, akan menjadi preseden buruk di masa mendatang.
"Sebenarnya kalau mau, ditunggu dulu hasil Pemilu seperti apa, lalu pelajari datanya, dan kalau ada kecurangan maka dilaporkan kepada Bawaslu," kata Karding.
Oleh karena itu, Karding berharap pernyataan Prabowo itu hanya letupan emosi sesaat, bukan sikap politik permanen karena memberikan dampak serius bagi hasil Pileg.
Karena kalau hasil Pilpres tidak diakui maka secara otomatis hasil Pileg juga tidak diakui, dan apabila itu terjadi maka tidak patut dilantik anggota DPR dari hasil Pileg 2019 termasuk dari parpol koalisi BPN Prabowo-Sandi.
"Ada konsekuensi lanjutan berupa kemungkinan tidak diakuinya Pemilu karena ini serentak tidak hanya Pilpres. dan tidak mungkin yang curang hanya Pilpres kalau asumsinya curang, mesti curang semua," ujar Karding.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengatakan pihaknya menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU, karena diduga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.
"Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko dalam acara "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019", di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan, Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) yang harus dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip jujur dan adil.
Djoko mengatakan, dalam acara tersebut telah dipaparkan oleh para pakar dan ahli tentang dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif, dan Brutal.
