Wiranto : Tim Bantuan Hukum Menkopolhukam Bukan Tiru Cara Orde Baru

Gagasan Menkopolhukam Wiranto membentuk Tim Bantuan Hukum yang bisa mengkaji setiap ucapan, tindakan, bahkan pemikiran para tokoh-tokoh yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum, bukanlah upaya kembali ke masa Orde Baru (Orba).
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 08 Mei 2019  |  13:38 WIB
Wiranto : Tim Bantuan Hukum Menkopolhukam Bukan Tiru Cara Orde Baru
Menko Polhukam Wiranto (kanan) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan seusai memimpn rapat koordinasi dengan kementerian dan instansi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019). - ANTARA/Humas Kemenko Polhukam

Bisnis.com, JAKARTA — Gagasan Menkopolhukam Wiranto membentuk Tim Bantuan Hukum yang bisa mengkaji setiap ucapan, tindakan, bahkan pemikiran para tokoh-tokoh yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum, bukanlah upaya meniru atau kembali ke masa Orde Baru (Orba).

Hal ini diungkap Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Kastorius Sinaga dalam keterangan resminya, Rabu (8/5/2019). Menurutnya, tim ini tepat untuk mengantisipasi dinamika politik pascapemilu demi stabilitas politik.

"Gagasan Wiranto ini sama sekali tidak menunjukkan sikap otoriter negara ala Orde Baru atau apapun. Justru sebaliknya, Badan ini akan memberi pembelajaran hukum agar seluruh pemangku kepentingan bertindak di atas koridor hukum," ujar Kastorius.

"Sebagai Menkopolhukam yang bertanggung-jawab di dalam mengendalikan stabilitas politik nasional, sangat tepat bila Wiranto mengkanalisasi semua dinamika dan ketegangan politik pasca Pilres 2019 tersebut ke ranah hukum" tambahnya.

Menurutnya, tim yang akan diisi para pakar seperti Romli Atmasasmita, Muladi, hingga Mahfud MD inisanggup menggambarkan bahwa negara akan sepenuhnya menghormati asas hukum, tak lagi 'asal tangkap' seperti zaman Orde Baru.

Terlebih, Kastorius pun berpendapat penbentukan tim ini telah sesuai konstitusi dan tak akan tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lain. Sebab, tim ini hanya berstatus “adhoc” atau sementara dengan target spesifik, yaitu penanganan stabilitas politik pasca Pilpres 2019.

"Artinya, ancaman politik people power dan pengepungan KPU tidak perlu direaksi dengan tindakan 'counter movement' serupa, lewat politik pengerahan massa tandingan, atau dalam bentuk represif kekuasaan negara," ujarnya.

"Namun cukup disikapi dan ditindak dengan arif lewat langkah-langkah hukum, utamanya atas ucapan, aksi dan agitasi tokoh-tokoh panutan yang hendak menggerakkan people power yang bernada destruktif tersebut," tambahnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
wiranto, bantuan hukum

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top