Di Depan Jurnalis Asing, Prabowo Tuntut Audit Total Sistem TI di KPU

Calon presiden Prabowo Subianto meminta agar sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum diaudit.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 07 Mei 2019  |  22:58 WIB
Di Depan Jurnalis Asing, Prabowo Tuntut Audit Total Sistem TI di KPU
Calon Presiden Prabowo Subianto menunjukan dua jari seusai mengikuti pengundian dan penetapan nomor urut di gedung KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden Prabowo Subianto meminta agar sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum diaudit.

Laporan Tempo.co yang mengutip The Straits Times  menyebutkan Prabowo juga menyerukan agar kekeliruan input data hasil pemilihan presiden 2019 diperbaiki.

"Yang kami minta adalah koreksi terhadap semua kekeliruan itu. Kami meminta ada audit IT. Sesederhana itu. Semua kesalahan input itu harus dibetulkan, itu yang kami minta," kata Prabowo di depan jurnalis media asing di rumahnya, Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin (6/5/2019), seperti  dikutip dari The Straits Times.

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengklaim, timnya menemukan adanya kesalahan input data di setidaknya 73 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Prabowo juga membandingkan hasil hitung manual yang ditampilkan Sistem Informasi Perhitungan Suara atau Situng KPU yang berbeda dengan data tim internalnya.

Situng KPU menunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul, sedangkan perhitungan tim internal Badan Pemenangan Nasional mengklaim Prabowo-Sandiaga meraup 62 persen suara.

Prabowo meminta perbaikan itu dilakukan sebelum 22 Mei. Dia berpendapat ada banyak pakar, bahkan ahli internasional untuk mengaudit sistem TI KPU. Dia menyebut permintaan itu demi terselenggaranya proses demokrasi yang jujur dan adil. "Jika mereka memperbaiki ini sebelum tanggal 22, itu sangat mudah," kata Prabowo.

Menurut The Straits Times, tim Prabowo juga membeberkan tuduhan kepada penyelenggara pemilu dan capres inkumben Jokowi yang disebut sebagai pelanggaran yang terang-terangan dan mencolok terhadap norma-norma dasar demokrasi dalam pemilihan presiden 17 April lalu.

Daftar kecurangan yang diklaim itu merentang dari persoalan kesalahan entri data di 73 ribu TPS, 6,7 juta pemilih yang tak mendapat undangan untuk memilih, kekeliruan dalam daftar pemilih tetap (DPT), kesulitan kubu Prabowo untuk memperoleh izin kampanye, mobilisasi pegawai negeri sipil dalam kampanye Jokowi, dan penggunaan perusahaan milik negara untuk membiayai kampanye.

Calon wakil presiden Sandiaga Uno membenarkan poin-poin tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan jurnalis media asing kemarin. Sandiaga turut dalam forum yang digelar tertutup tanpa mengundang media nasional tersebut.

"Pak Prabowo minta ini dikoreksi. Itu permintaan yang sangat simpel. Pak Prabowo menyatakan bahwa di 2014, bedanya sama 2019, Pak Prabowo bilang bahwa jumlah kesalahan input jumlah laporan itu enggak sebanyak 2019," kata Sandiaga saat ditemui Tempo.co di Rumah Siap Kerja, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2019.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kpu, real count, Pemilu 2019, Pilpres 2019

Sumber : tempo.co

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top