Bisnis.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo mengharapkan rencana pemindahan Ibu Kota tidak membebani APBN.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan Presiden mengarahkan supaya skema pembiayaan pemindahan Ibu Kota Indonesia tidak memberatkan APBN.
"Tapi melibatkan sebanyak mungkin partisipasi dari pihak ketiga, tetapi kontrol tetap ada di pemerintah dalam hal ini," kata Bambang dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Bambang mengakui rencana pemindahan Ibu Kota ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Menurutnya, sumber pembiayaan rencana pemindahan ibukota ini dapat berasal dari 4 sumber yaitu APBN, BUMN, swasta dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Dari APBN sendiri khususnya untuk initial infrastruktur (infrastruktur dasar) dan juga fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen. Kemudian dari BUMN untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Kemudian KPBU, untuk beberapa infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Dan swasta murni khususnya terkait dengan properti perumahan dan fasilitas komersial," kata Bambang.
Bambang mengatakan satu hal yang dituju dari pembentukan Ibu Kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Jakarta, menurutnya, tetap akan menjadi pusat bisnis. Pusat pemerintahan yang selama ini terpusat di Jakarta akan dipindahkan.
Seperti diketahui, wacana pemindahan Ibu Kota ini telah dibahas sejak zaman Presiden Soekarno. Namun, menurut Jokowi, isu ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dengan matang.
"Memindahkan Ibu Kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya," kata Jokowi.
Seperti diketahui, pemerintah pusat kembali membahas rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja itu mengkaji sejumlah opsi pemindahan Ibu Kota Indonesia yang sekarang berada di Jakarta.
