Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menekankan gagasan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar DKI Jakarta harus dipertimbangkan secara matang dan terencana.
Gagasan pemindahan Ibu Kota tersebut sudah mengemuka sejak era Presiden Soekarno dan hingga saat ini pun masih belum terlaksana.
"Dalam membicarakan soal ini, kita tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup sempit. Tapi kita harus berbicara tentang kepentingan lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner. Jangka panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," katanya di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).
Di sisi yang sama, DKI Jakarta juga dipertanyakan kapasitasnya dalam memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, serta pusat bisnis.
Pasalnya, DKI Jakarta juga menghadapi serangkaian persoalan mulai dari kepadatan penduduk, banjir, hingga permukaan air laut yang semakin naik.
Jika melihat dari pengalaman negara lain, Jokowi menjelaskan sudah banyak negara yang memindahkan pusat pemerintahannya dengan alasan yang tak jauh berbeda antara lain Korea Selatan, Malaysia, Brasil, dan Kazakhstan.
Namun, pemindahan pusat pemerintahan diakuinya harus mempertimbangkan sejumlah hal.
"Baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan soal pembiayaannya," jelasnya.
