Bisnis.com, JAKARTA -- The Greenhouse Gas Emissions Estimation System (SEEG), lembaga non pemerintah asal Brasil, telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna berdiskusi soal bantuan proses penanganan korupsi di sektor perhutanan.
SEEG bersama-sama dengan Auriga Nusantara, sebuah lembaga non pemerintah Indonesia, juga akan berkontribusi terkait hal tersebut.
Tasso Azevendo dari SEEG mengatakan dalam pertemuan dengan KPK, diperoleh kesepahaman bahwa kolaborasi masyarakat sipil kedua negara sangat relevan sebagai bagian dari negara pemilik hutan terluas di dunia.
“Kolaborasi ini diharapkan menjadi ajang bertukar pengetahuan dalam pelestarian hutan tropis terkait sistem pemantauan hutan," ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi KPK, Minggu (28/4/2019).
Untuk mencapai hal tersebut, SEEG telah mengembangkan situs MapBiomas (http://mapbiomas.org/), sedangkan Auriga memiliki situs sendiri (http://simontini.id/).
Dengan fasilitasi dari Woods and Wayside International (WWI), sebuah lembaga penelitian yang berbasis di Amerika Serikat (AS), kedua situs tersebut diupayakan untuk bersinergi. Hal itu akan diawali dengan pertukaran pengetahuan antar instansi pada kunjugan MapBiomas dan WWI ke Indonesia pada akhir April 2019.
Baca Juga
Tasso menerangkan laman MapBiomas berisi informasi mengenai transformasi sebuah daerah dari citra satelit. Lewat situs ini, pengguna juga dapat mendapatkan data pasti mengenai luas wilayah dan gambar lokasi tersebut.
Selain itu, ada pula fitur yang berguna untuk para penegak hukum, yaitu Biomas Alert. Fitur ini akan memberikan laporan kepada penegak hukum jika ada aktivitas penebangan hutan yang tertangkap citra satelit.
“Ketika kita diberikan peringatan, kita bisa melakukan pengecekan apakah terjadi sesuatu di sana,” tuturnya.
Situs itu, lanjut Tasso, akan memberikan gambar sebelum dan sesudah terjadi aktivitas penebangan hutan dan memberikan informasi titik koordinat lokasi serta luas wilayah yang gundul.
“Kami percaya MapBiomas ini bisa menjadi kekuatan untuk mengawasi lingkungan kita dan menindak yang merusaknya,” ucapnya.
Sementara itu, Mumu Muhajir dari Auriga Nusantara menyampaikan keyakinannya bahwa pemantauan tutupan hutan merupakan kebutuhan penting dalam upaya pelestarian hutan. Situs yang mereka kembangkan disebut menyediakan informasi terkait, sehingga terjadi perlindungan hutan yang diiringi pelibatan publik.
Ke depan, situs ini pun akan dikembangkan sebagai sistem monitoring tutupan dan izin.
"Harapan kami, selanjutnya dapat dikembangkan sebagai platform independen bersama jejaring masyarakat sipil di berbagai wilayah di Indonesia,” tambahnya.
Pengembangan situs tersebut menajdi salah satu kontribusi Auriga sebagai salah satu anggota Tim Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementerian/Lembaga (K/L) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan yang berpartisipasi dalam kunjungan pembelajaran pemantauan deforestasi ke Brasil.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan kedua platform ini akan berguna untuk lembaga seperti KPK dan lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki tugas serta wewenang dalam pengelolaan hutan dan pelestarian alam.
“Bagi KPK, ini akan berguna terutama untuk tim penyelidikan dan pengaduan masyarakat,” sebutnya.
Laode meyakini dua situs tersebut akan mendorong efektivitas penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta pengintegrasian informasi dan data terkait kehutanan.
