KPK Eksekusi 15 Koruptor ke Penjara

Febri mengatakan eksekusi terhadap 14 orang terpidana ke Lapas Porong dilakukan pada hari Rabu (244/2/2019), sedangkan terhadap 1 orang terpidana ke Lapas wanita Malang dilakukan pada hari Kamis (25/42019).
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 27 April 2019  |  08:19 WIB
KPK Eksekusi 15 Koruptor ke Penjara
15 terpidana kasus korupsi dieksekusi KPK - KPK
Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 15 terpidana kasus korupsi dalam dua perkara yang berbeda dieksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi ke penjara menyusul berkekuatan hukum tetap.
 
Perkara pertama, KPK mengeksekusi 5 orang terkait kasus suap Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.
 
Para terpidana tersebut adalah Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya, Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto, dan Direktur PT Sumawijaya, Achmad Suhawi. Mereka dieksekusi ke Lapas Porong.
 
Kemudian, sang penerima suap yaitu Wakil Bupati Malang periode 2010–2015 Ahmad Subhan dan seorang swasta bernama Nabiel Titawano dijebloskan ke Lapas Sidoarjo.
 
Perkara kedua, KPK mengeksekusi 10 terpidana kasus suap terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Seluruhnya adalah anggota DPRD Malang.
 
Mereka adalah Arif Hermanto, Teguh Mulyono, Choirul Amri, Suparno, Harun Prasojo, Choirul Anwar, Mulyanto, Teguh Puji, Soni Budiarto dan seorang wanita Erni Farida.
 
"Eksekusi dilakukan ke Lapas Porong terhadap para terpidana, khusus Erni Farida eksekusi dilakukan ke Lapas Wanita Malang," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu (27/4/2019).
 
Febri mengatakan eksekusi terhadap 14 orang terpidana ke Lapas Porong dilakukan pada hari Rabu (244/2/2019), sedangkan terhadap 1 orang terpidana ke Lapas wanita Malang dilakukan pada hari Kamis (25/42019). 
 
"Mereka menjalankan masa hukuman sesuai putusan masing-masing yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Febri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, korupsi

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top