Lanjutan Sidang Klaim Piutang GWP, Yahya Harahap Menilai Hak Sudah Beralih

Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap menegaskan penerima pengalihan piutang atau hak tagih (cessie) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) otomatis menjadi pemegang piutang atau cessie dan berhak atas seluruh dokumen jaminan piutang tersebut.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 25 April 2019  |  10:10 WIB
Lanjutan Sidang Klaim Piutang GWP, Yahya Harahap Menilai Hak Sudah Beralih
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap menegaskan penerima pengalihan piutang atau hak tagih (cessie) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) otomatis menjadi pemegang piutang atau cessie dan berhak atas seluruh dokumen jaminan piutang tersebut.

“Iya [dokumen jaminan menjadi hak penerima pengalihan piutang],” kata Yahya Harahap saat menjadi saksi ahli dalam persidangan  gugatan perkara perdata Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang diajukan pengusaha berinisial TW di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa malam (23/4/2019).

Dengan menerima pengalihan piutang dan seluruh dokumen jaminan kredit, ungkap Yahya,  pemegang cessie yang membeli piutang (aset kredit) melalui lelang dari BPPN tersebut di kemudian hari bertindak sebagai kreditur baru yang menggantikan kreditur lama atas piutang tersebut.

Dengan demikian, anggota kreditur sindikasi tidak berhak mengklaim kembali piutang yang sudah diambilalih, dan atau diserahkan kepada BPPN untuk dilakukan penagihan atau pengurusan tersebut.

Karena secara prinsip, papar Yahya, semua anggota sindikasi telah menerima bagian yang proporsional dari piutang yang penyelesaiannya telah diserahkan dan dilakukan oleh BPPN dengan menggunakan kewenangan yang diatur PP No.17/1999 juncto Pasal 37 a UU Perbankan.

“Jadi, jika piutangnya telah dialihkan kepada cessionaris [penerima cessie], namun dalam kredit sindikasi salah satu bank atau kreditur masih menagih lagi kepada debitur, itu perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, ketika menjadi saksi ahli dalam perkara yang sama,  Guru Besar Hukum Bisnis FH UGM Yogyakarta, Profesor Nindyo Pramono menegaskan bahwa kewenangan BPPN berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 17/1999 juncto Pasal 37 a UU Perbankan sangat luas, tidak hanya menagihkan, tapi sampai menjual (piutang atau aset kredit) di bawah nilai buku.

Pokok gugatan yang diajukan TW melalui kuasa hukum Desrizal dkk adalah meminta pengadilan memutuskan bahwa PT Geria Wijaya Prestige (GWP) telah melakukan wanprestasi, dan mesti membayar penggugat lebih dari US$31 juta. Turut tergugat Fireworks Ventures Limited.

Bos Artha Graha Group itu diketahui membeli hak tagih piutang PT GWP dari Bank China Construction Bank Indonesia (dulu Bank Multicor) melalui akta bawah tangan 12 Februari 2018.

Pada 1995, Bank Multicor menjadi salah satu anggota sindikasi kreditur yang memberikan pinjaman US$17 juta kepada PT GWP. Namun akibat krisis moneter 1997-1999, beberapa bank anggota sindikasi kolaps dan harus diambilalih BPPN.

Pada 8 November 2000, semua anggota kreditur sindikasi, termasuk Bank Multicor, membuat Kesepakatan Bersama dengan BPPN, yang pada intinya menyerahkan kewenangan pengurusan piutang PT GWP kepada BPPN berdasarkan PP No. 17 Tahun 1999.

Sejak itu, piutang PT GWP ditangani BPPN, hingga akhirnya BPPN menjual piutang tersebut melalui Program Penjualan Aset-aset Kredit (PPAK) VI Tahun 2004 yang dimenangkan PT Millenium Atlantic Securities/MAS.

BPPN lalu mengalihkan piutang (cessie) PT GWP kepada PT MAS, yang kemudian pada 2005 mengalihkan piutang tersebut kepada Fireworks Ventures Limited.  Saat ini Fireworks adalah pemegang tunggal eks aset kredit PT GWP tersebut.

Saat ini, Fireworks telah memegang seluruh dokumen kredit PT GWP, kecuali jaminan kredit berupa sertifikat atas nama PT GWP. Karena dalam pengalihan piutang melekat hak kebendaan (jaminan kredit berupa sertifikat), maka Edy Nusantara, kuasa Fireworks,  menempuh upaya hukum dengan melaporkan dugaan penggelapan sertifikat PT GWP ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 21 September 2016 dengan Nomor : LP/984/IX/2016/Bareskrim dengan terlapor, yaitu Tohir Sutanto (mantan Direktur Bank Multicor/kini Bank CCB) dan Priska M. Cahya (pegawai Bank Danamon).

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini penyidik Bareskrim tinggal melakukan penyitaan dokumen asli sertifikat berbentuk SHGB atas nama PT GWP yang dikuasai Bank CCB tersebut setelah penyidik mendapatkan izin penyitaan dari PN Jakarta Selatan dalam Surat Penetapan Nomor 16/Pen Sit 2018/PN Jkt Sel pada 29 Maret 2018.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
aset perbankan, penggelapan sertifikat GWP

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top