Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi, KPK RI Kolaborasi Dengan Sri Lanka

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) sepakat berkolaborasi dalam peningkatan skor Corruption Perception Index (CPI) di masa mendatang.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 06 April 2019  |  07:02 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo mengacungkan jempol seusai menyampaikan keterangan pers mengenai penyidikan perkara korupsi infrastruktur, di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/12/18). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Ketua KPK Agus Rahardjo mengacungkan jempol seusai menyampaikan keterangan pers mengenai penyidikan perkara korupsi infrastruktur, di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/12/18). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi dan Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) sepakat berkolaborasi dalam peningkatan skor Corruption Perception Index (CPI) di masa mendatang.

Hal itu menyusul kunjungan lembaga antirasuah Sri Lanka tersebut ke KPK yang dipimpin langsung komisioner CIABOC Neville Guruge belum lama ini.

Kunjungan tersebut tak lepas demi perbaikan skor CPI, yang pada tahun ini menempatkan Indonesia dan Sri Lanka di posisi 89 dari 180 negara dengan skor 38 sebagaimana dirilis Transparency International (TI).

Tak hanya kedua negara itu, negara lain dengan skor dan posisi yang sama ditempati Bosnia dan Swaziland.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Indonesia dan Sri Lanka memang berada di peringkat yang sama dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2018. Oleh karena itu, perlu upaya bersama dalam perbaikan skor CPI ke depan. 

"Untuk itu, mari bersama-sama kita upayakan naik, karena permasalahan korupsi sangat kompleks,” Agus Rahardjo dikutip situs resmi KPK, Sabtu (6/4/2019).

Keduanya pun sepakat akan berbagi informasi dan pengalaman memberantas korupsi demi peningkatan skor CPI tahun depan.

Mereka secara khusus berbagi informasi dan pengalaman terkait strategi pencegahan korupsi nasional, strategi komunikasi, kontrol gratifikasi, kampanye publik dan pembangunan integritas. 

Neville Guruge menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Sri Lanka secara historis sangat erat. Populasi keturunan Melayu di Sri Lanka sebagian besar berasal dari Indonesia.

"Semoga hubungan itu semakin erat dengan kerja sama yang kita bangun bersama dalam upaya memberantas korupsi," ujarnya.

Di sisi lai, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan memerangi korupsi adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya bagi lembaga antikorupsi.

"Kita akan berbagi betapa pentingnya peran masyarakat sipil dalam memerangi korupsi," ujar Laode.

Skor CPI 2018 yang dirilis Januari lalu ini sebetulnya naik dari tahun 2017 dengan skor 37. Artinya, Indonesia tidak sedikit lebih baik maupun lebih buruk dalam hal korupsi. Posisi Indonesia terbilang stagnan.

IPK atau CPI sendiri dihitung secara metodologi oleh Transparency International dengan skala 0-100. Angka 0 menunjukkan paling korup, sedangkan angka 100 paling bersih. 

Manajer Departemen Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengatakan dalam skala Asean, Indonesia menempati urutan 4 setelah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura di peringkat pertama.

"Di Asean, Indonesia mendapat peringkat keempat di mana naik satu poin dari tahun sebelumnya. Sementara yang paling buncit adalah Kamboja dengan skor 20," katanya dalam pemaparan hasil riset, Selasa (29/1/2019) lalu.

Hasil ini pun sebenarnya relatif baik dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Pada tahun 2010, misalnya, Indonesia mendapat skor 28. Wawan menyebut secara grafik Indonesia mengalami peningkatan sebesar satu poin setiap tahunnya.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan pola pergerakan pertumbuhan skor CPI Indonesia memang menunjukkan tren kenaikan sejak era reformasi meskipun stagnan. Namun, dia memberikan catatan bahwa hal itu belum cukup.

"Sebenarnya kalau negara mau bersih dari korupsi maka sehatkanlah demokrasi. Menurut saya, dari tahun 1998 sampai sekarang demokrasinya belum tumbuh," katanya. 

Adapun tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi berada pada area anggaran, pengadaan, lisensi, dan lemahnya enforcement. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK pemberantasan korupsi
Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top