Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki empat ratus ribu amplop dalam kasus OTT anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso untuk keperluan Pemilu 2019.
Pasalnya, KPK sendiri yang mengatakan bahwa amplop-amplop itu hendak digunakan untuk serangan fajar oleh politisi Golkar itu pada 17 April nanti.
"Lah, gimana orang KPK yang mengumumkan begitu kok. Kan KPK yang mengumumkan rencana serangan fajar,” ujar Fahri.
Dia menilai serangan fajar itu merupakan kegiatan politik, bukan amal jariyah, bukan pula urusan wakaf unbtuk yatim piatu sehingga kasus itu harus didalami dan jangan berhenti.
Dia curiga banyak aparat hukum yang sebelumnya terlihat garang tapi kemudian memilih "ngerem" dalam sejumlah kasus .
Fahri mencontohkan seperti kasus AKP Sulman Ajiz, mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut yang mencabut pernyataannya tentang perintah penggalangan dukungan untuk capres petahana Jokowi dari Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.
Baca Juga
"Jadi ada polisi yang ngaku abis itu ngerem, KPK menangkap rencana serangan fajar ngerem. Ini ngerem-ngerem ini yang bikin kita jadi ragu. Bener gak aparat ini bekerja dengan independen. Jangan-jangan mereka gampang diteken juga kalau ngerem ya itu yang jelek," ujar Fahri.
Sebelumnya, KPK menyebut 400 ribu amplop bersisi uang pecahan Rp20.000 dan Rp50.000 yang disita dari tersangka Bowo Sidik Pangarso.
Menurutnya, uang sekitar Rp8 miliar pecahan Rp20.000 dan Rp50.000 yang sudah dimasukkan ke dalam sekitar 400.000 amplop itu kemudian disimpan dalam 84 kardus.
“Logistik” itu nantinya akan digunakan untuk "serangan fajar" yang akan dilakukan Bowo sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah II.
"Hasil pemeriksaan untuk dia [Bowo Sidik Pangarso] mencalonkan diri kembali [calon aggota DPR RI]," kata Basaria saat dikonfirmasi soal ratusan ribu amplop berisi uang Rp20.000 dan Rp50.000 tersebut.
