Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Muzani, mempertanyakan motif berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dikeluarkan menjelang Pilpres 2019.
Di antaranya kenaikan gaji PNS dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dianggap menimbulkan kecurigaan.
Bagi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Maruf Amin, langkah kubu BPN itu menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap pengelolaan keuangan negara dan komitmen pemerintah untuk menyejahterakan ASN.
"Kenaikan ini kan langkah yang telah lama dipersiapkan, sudah diperhitungkan dengan matang. Ini pemenuhan komitmen pemerintah mensejahterakan ASN," kata jubir TKN Muhammad Misbakhun dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3/2019).
Misbakhun meminta BPN Prabowo-Sandi untuk tidak terus menerus memolitisasi kebijakan yang dipersiapkan pemerintah.
"Janganlah dikit-dikit politis, kalau begitu cara berpikirnya, jadi BPN Prabowo-Sandi maunya gaji ASN diturunkan?" tannya Misbakhun.
Politisi Partai Golkar itu menilai seharusnya semua pihak, termasuk BPN memperjuangkan kesejahteraan rakyat, tapi yang timbul adalah bahwa apapun yang dilakukan pemerintahan Jokowi pasti salah di mata BPN.
Bahkan, kebijakan prorakyat juga salah. Ada pemutarbalikan fakta bahwa apa yang diambil pemerintah adalah untuk kepentingan politik semata.
"Jadi oposisi kelihatannya hanya menginginkan pemerintah itu salah di mata rakyat agar mereka bisa berkuasa. Kalau konsepnya begini, kacau kita bernegara. Harusnya sama-sama berjuang menyejahterakan rakyat," pungkas Misbakhun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
