Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pembekalan kepada 900 orang prajurit TNI AD untuk menjadi tenaga pengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau dikenal dengan istilah daerah 3T.
Pemberian pembekalan tersebut merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano dengan Asisten Teritorial KSAD Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari.
Perjanjian kerja sama tersebut terkait dengan Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T Untuk Memenuhi Kebutuhan Guru di Daerah Perbatasan. Perjanjian kerja sama ditandatangani pada 27 Januari 2019 lalu.
“Kerja sama ini bukan untuk menjadikan tentara beralih fungsi sebagai guru, tetapi untuk memberikan bekal kepada prajurit TNI AD yang bertugas di daerah perbatasan, dan sewaktu-waktu bisa membantu pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang sekolahnya kekurangan guru, di samping melaksanakan tugas utamanya menjaga kedaulatan NKRI,” jelas Supriano dikutip dari rilis yang diterima Bisnis.com, Selasa (12/3/2019).
Pada pembukaan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T, di Yonif 600 Raider, Balikpapan, Senin (11/03/2019).
Bimbingan teknis kepada TNI AD dilaksanakan mulai 11 sampai 14 Maret 2019 di dua lokasi, yakni di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Garut, Jawa Barat. Jumlah peserta masing-masing lokasi sebanyak 450 orang prajurit.
Baca Juga
“Ini merupakan langkah bersinergi antara Kemendikbud dengan TNI AD dan baru pertama kali dilakukan. Dengan terbekalinya para prajurit tersebut, dapat membantu memberikan layanan pendidikan di daerah 3T yang saat ini akan ditempatkan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau,” kata Supriano.
Selain membantu mengajar di daerah tersebut pada satuan pendidikan yang kekurangan guru, kata Supriano, para prajurit juga dapat memberikan informasi kepada Kemendikbud fasilitas pendidikan yang dibutuhkan di daerah tersebut.
“Para prajurit dapat membantu Kemendikbud memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan di daerah 3T, misalkan perlunya menambah ruang kelas baru, atau mendirikan sekolah baru yang menjadi kebutuhan pendidikan di daerah tersebut,” tutur Supriano.
Supriano berharap dengan adanya sinergi yang baik antara Kemendikbud dan TNI AD proses belajar mengajar siswa di daerah 3T tidak terganggu karena alasan kekurangan guru.
Sementara itu, Asisten Teritorial KSAD Mayjen TNI Bakti Agus Fadjarii mengimbau kepada seluruh prajurit yang mengikuti pembekalan dari Kemendikbud untuk fokus dan menyerap ilmu dan informasi yang diberikan para narasumber.
“Para prajurit harus fokus dan serap semua ilmu yang diberikan para narasumber. Kegiatan ini yang pertama memberikan pembekalan kepada Satgas yang akan bertugas di daerah 3T. ini memberikan manfaat yang besar tidak hanya kepada prajurit, tetapi juga masyarakat,” ujarnya.
“Dengan sinergi ini juga dapat melahirkan anak-anak yang berada di daerah 3T menjadi cerdas, sejahtera, dan berperan di dalam pembangunan bangsa. Saya yakin dengan pembekalan ini juga dapat menjawab tantangan atau kendala yang ada di pos prajurit masing-masing nantinya. Kita bisa membantu sekolah yang kekurangan guru melalui ilmu-ilmu yang diterima saat ini bagaimana kita mengajar di kelas, bagaimana berinteraksi di kelas,” ujar Bakti.
Para personel TNI AD akan diberikan pembekalan lima kemampuan pendidikan, yakni penguatan pendidikan karakter yaitu bela negara, baca, tulis, hitung, kecakapan hidup, dan kepanduan.
Materi-materi tersebut akan diberikan oleh widyaiswara dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bahasa, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan dosen-dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Para prajurit tersebut diberikan pembekalan dengan pola Bimtek 40 jam.
