Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk mengatasi kurangnya tenaga pendidik di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).
Nota kerja sama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano dan Asisten Teritorial (Aster) TNI AD Brigjen Bakti Agus Fadjari di kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (27/2/2019).
Melalui kerja sama ini, diharapkan personel TNI AD yang bertugas di daerah 3T dapat diperbantukan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Dengan demikian kebutuhan tenaga pengajar akan terbantu oleh para prajurit tersebut.
"Jangan sampai daerah-daerah yang punya potensi, (justru) tidak ada gurunya. Ini dalam rangka persiapan. Sebanyak 900 (personel) ini kami siapkan, berjaga-jaga apabila di perbatasan itu tidak ada guru, dibutuhkan guru, mereka bisa masuk," ujar Supriano dikutip dari laman resmi Kemendikbud, Kamis (28/2/2019).
Dalam nota kerja sama tersebut, nantinya personel TNI yang ditugaskan di Nunukan dan Malino akan terlebih dahulu mendapatkan peningkatan kompetensi dalam bidang pembelajaran dari Kemendikbud melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK).
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Brigjen Bakti Agus Fadjari menjelaskan bahwa selama ini untuk menutup kekurangan guru yang ada di perbatasan, prajurit TNI AD sering terlibat untuk membantu proses pembelajaran. Oleh karena itu, dengan pembekalan yang diberikan GTK nanti dapat menjadi standar bagi personel TNI yang mengajar.
Baca Juga
"Nanti akan ada dua batalyon yang diberikan pembekalan oleh GTK sebelum bertugas. Kedua batalyon tersebut adalah Batalyon 303 Garut dan Batalyon Raider Balikpapan yang akan mendapatkan pembekalan sebanyak 40 jam sebelum bertugas," kata Bakti.
