Bisnis.com, JAKARTA - Para menteri kabinet mendesak rekan mereka dari Partai Konservatif untuk mendukung proposal kesepakatan Brexit yang akan disampaikan Perdana Menteri Theresa May.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan kedua belah pihak dari Parlemen Inggris maupun Uni Eropa harus realistis dalam mencari solusi Brexit terbaik.
Pada kesempatan lain, Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock menegaskan bahwa kekalahan di parlemen merupakan kemungkinan yang tidak dapat dihindari.
"Seperti yang dikatakan Benjamin Franklin pada konstitusi Amerika Serikat, saya memilih ini dengan semua ketidaksempurnaannya. Menurut saya sikap inilah yang harus diterapkan pada voting nanti," ujar Hancock seperti dikutip melalui Bloomberg, Senin (11/3/2019).
Sementara itu, oposisi Partai Buruh mengatakan mereka tidak akan memaksakan amandemen untuk referendum kedua pada voting yang akan dilaksanakan pada Selasa (12/3/2019).
"Ada proyeksi bahwa hasil voting besok akan menunjukkan kekalahan kesepakatan Brexit. Esok [Selasa] adalah hari untuk mengungkapkan kelemahan perdana menteri," ujar Juru Bicara Brexit dari Partai Buruh Keir Starmer.
Harian The Telegraph mengabarkan tanpa mencantumkan sumber, bahwa jika PM May terpaksa mengajukan penundaan Brexit pekan ini, Uni Eropa tengah bersiap untuk memberlakukan sanksi, termasuk kenaikan pembayaran denda yang sebelumnya ditetapkan sebesar 39 miliar pound atau sekitar US$51 miliar.
Beberapa anggota parlemen telah mengajukan pembatalan voting kepada PM May untuk menghindari kekalahan yang sama dalam upaya pertamanya menawarkan skenario Brexit pada Januari.
Jika ini terjadi maka Brexit diperkirakan akan ditunda sehingga memungkinkan parlemen untuk mengambil alih kendali dari proses negosiasi.
Sang perdana menteri telah memperingatkan bahwa risiko kekalahan di parlemen akan merusak cetak biru Brexit. Sementara, soft Brexit, dengan syarat yang lebih lunak, berpotensi menyebabkan Inggris tetap di bawah kendali pasar tunggal dan kepabeanan Uni Eropa. Bagi para pro-Brexit, hal itu akan menjadi pengkhianatan hasil referendum 2016 yang memenangkan opsi Inggris meninggalkan Uni Eropa.
