Bisnis.com, JAKARTA - Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) mengaku tak khawatir dengan temuan Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang menyebut penggunaan agama untuk kampanye sudah tak lagi efektif.
PPP menyiapkan program ekonomi dan pendidikan yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
"PPP tidak meninggalkan isu-isu Islam dan kepentingan umat Islam, tetapi mengaitkannya dengan sektor pendidikan dan ekenomi," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Senin (4/3/2019).
Arsul mengatakan isu yang saat ini dibawa PPP tidak membawa aspek-aspek yang membangun emosionalitas umat Islam. Ini tercermin dalam konteks pengusungan Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai pasangan presiden dan calon presiden.
Isu-isu tentang Islam dikolaborasikan atau digabungkan dengan isu-isu ekonomi kerakyatan dan pendidikan, agar dapat lebih diterima.
Dua tema besar yang menunjukkan kolaborasi isu Islam dengan ekonomi dan sosial, dituangkan dalam bentuk program, yakni penguatan ekonomi keumatan atau kerakyatan dan penguatan lembaga pendidikan keagamaan.
"Dalam misi dan agenda aksi Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf misalnya, bisa kita jumpai dalam bentuk program pendirian bank wakaf mikro, pemberian honorarium kepada guru pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan," ujar Arsul.
Poin dan program ini yang menurut Arsul akan ikut dibawa ke tingkat yang lebih bawah. "Ini kemudian kami artikulasikan dalam kampanye pileg dan juga pilpres di lingkungan akar rumput PPP dan elemen ummat Islam lainnya," kata Arsul.
Sebelumnya, peneliti LSI Denny JA Ikram Masloman, mengatakan saat ini partai-partai islam memang cenderung mencari hal berbau non-agama untuk meraup suara.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, yang biasa berjualan isu agama, justru memilih dua isu ekonomi sebagai barang dagangan utama mereka untuk memenangi Pemilu 2019. Dua isu itu yakni, penghapusan pajak sepeda motor dan memberlakukan SIM seumur hidup.
