DPR : Deal Freeport Bisa Menjadi Skandal Besar

Bisnis.com, JAKARTA--Pembelian saham PT Freeport Indonesia bisa menjadi skandal besar menyusul pengakuan mantan menteri ESDM Sudirman Said yang menyatakan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pimpinan perusahaan multinasional itu.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi kronologi pembelian saham Freeport sebesar 51% oleh BUMN kecil sekelas Inalum. Paket deal saham itu tidak sepenuhnya menguntungkan Indonesia, katanya.

"Saya kan sudah pernah mengatakan hal itu. Kalau pemerintah tidak transparan dari awal tentang bagaimana uang pinjaman didapatkan yang menyebabkan tiba-tiba sebuah BUMN kecil sekelas Inalum menggelembung menjadi perusahaan raksasa yang mampu membeli 51% saham Freeport," katanya.

Menurut politisi dari PKS itu, satu upaya yang agak aneh dan semua pihak mengetahui bahwa ternyata Inalum punya pijaman yang sangat besar sekali, dan pinjaman itu bagian dari bobolnya sistem peminjaman.

"Pinjam meminjam di negara kita ini, ketika hutang kemudian ditumpuk melalui BUMN. Padahal, tidak pernah BUMN kita ini menumpuk hutang sebesar yang kita punya sekarang," ucapnya.

Jadi sekali lagi, lanjut Fahri, Sudirman Said siap-siap saja nanti menjadi nara sumber, kalau tiba-tiba di masa depan ada investigasi yang membuat skandal ini bisa terbuka.

"Dan tentunya, pak Jokowi bisa menjadi pihak yang akan menjadi bulan-bulanan. Sekali lagi, ini lah pentingnya keterbukaan," kata Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Bermula pada 7 Oktober 2015, saat Sudirman yang masih menjabat sebagai Menteri ESDM dipanggil mendadak oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Akan tetapi, ketika dia sampai di Istana, dia diberitahu oleh ajudan Presiden bahwa anggap saja tidak ada pertemuan, namun dia tetap diperintahkan menghadap Presiden.

Sesampainya dia di ruangan kerja Jokowi, dia melihat ada James atau Jim Moffet, yang kala itu menjabat sebagai Executive Chairman Freeport McMoRan, sedang mengadakan pertemuan dengan Jokowi. Di sana Sudirman diperintahkan Jokowi untuk membuat draft mengenai kesepakatan pembelian saham.

"Dan tidak panjang lebar, Presiden hanya katakan 'tolong siapkan surat, seperti yang dibutuhkan, kira-kira kita ini ingin menjaga keberlangsungan investasi lah', nanti dibicarakan setelah pertemuan ini, 'baik pak Presiden'. Maka keluarlah saya bersama Pak Jim Moffet ke suatu tempat," ujar Sudirman di acara bedah buku bertajuk 'Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan' kemarin.

Sesampainya di sebuah tempat, Moffet menyodorkan draf kesepakatan. Menurut Sudirman, draf itu tidak menguntungkan Indonesia.

"Pak Moffet sodorkan draft, kira-kira surat yang dibutuhkan seperti itu. Saya bilang sama Moffet 'this is not the way I do business, kalau saya ikuti draft-mu, maka yang akan ada Presiden negara didikte korporasi'. Saya tidak lakukan itu, 'yout tell me what we have been discussed with president', dan saya akan buat draft yang lindungi kepentingan republik'," kata Sudirman seraya menirukan perkataannya kepada Moffet.

Kemudian setelah pertemuan dengan Moffet, Sudirman langsung menyampaikan draft tersebut kepada Jokowi.

Menurut Sudirman, saat itu Jokowi disebut langsung menyetujui, padahal menurut Sudirman draf tersebut hanya menguntungkan pihak Freeport, bukan Indonesia.