Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat akan menyatukan misi konsulat untuk Palestina dengan kedutaan besar untuk Israel di Yerusalem pada Maret mendatang.
"Penggabungan konsulat dan kedutaan akan berlangsung pada 4 atau 5 Maret, di mana misi konsul jenderal [untuk Palestina] akan berakhir," kata seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (20/2/2019).
Rencana penyatuan misi diplomatik ini pernah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompe pada Oktober lalu, namun ia tak memperinci kapan pastinya hal ini akan dilaksanakan.
Langkah ini dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat mengakui secara resmi status Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.
AS kemudian memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke kota yang masih menjadi sengketa itu pada Mei tahun berikutnya.
Keputusan tersebut menuai kecaman dunia internasional karena dianggap dapat mengganggu proses perdamaian Israel-Palestina. Menyusul keputusan sepihak AS, Palestina bahkan menangguhkan hubungan mereka dengan AS karena menilai Washington lebih berpihak pada Israel.
Baca Juga
Menanggapi rencana penyatuan misi diplomatik tersebut, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengemukakan bahwa sikap Palestina tidak akan berubah.
"Komunikasi di tingkat politik dengan AS telah terputus dan akan tetap demikian kecuali jika AS mengubah sikap mereka terkait Yerusalem dan para pengungsi Palestina," kata Abu Rudeineh.
Kendati komunikasi politik dengan AS telah putus, Abu Rudeineh menegaskan bahwa kedua negara masih berhubungan dalam hal keamanan dan pencegahan terorisme.
Status kota suci Yerusalem merupakan salah satu sumber perselisihan Palestina dan Israel yang hingga kini tak mencapai titik temu. Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya, termasuk Yerusalem Timur yang dianeksasi saat perang Timur Tengah 1967.
Sementara itu, Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Yerusalem adalah misi diplomatik utama bagi Palestina yang selama ini berjuang untuk mendapatkan dukungan internasional atas klaimnya terhadap Yerusalem Timur.
Sejak awal rencana penyatuan tersebut, Pemerintah Palestina telah melayangkan kecaman. Salah satu pejabat senior Palestina Saeb Erekat menyatakan bahwa rencana itu membutikan bahwa pemerintahan Trump telah mendukung Israel untuk membentuk "Israel Raya" dibanding mencapai solusi dua negara.
