Kubu BPN Kritik Pemerintah Gagal Bebaskan Indonesia dari Impor Pangan

Tim ahli pangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Arie Mufti mengatakan fakta membanjirnya produk-produk pangan impor yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia seperti beras, jagung, gula, daging, kacang kedelai, menunjukkan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani dan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Yusran Yunus | 14 Februari 2019 09:10 WIB
Suasana berlangsungnya Diskusi bertemakan "Indonesia Pasca Jokowi, Kedaulatan Pangan, Apa Solusinya? di Media Center Prabowo-Sandi, Rabu sore (13/02/2019). Dari kiri ke kanan, Arie Mufti (Tim Ahli Pangan BPN Prabowo-Sandi), Subuh Prabowo (Direktur Eksekutif Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/HKTI) dan Prof.Dr.Tualar Simarmata (Guru besar Fakultas Pertanian Unpad)/Bisnis - Yusran Yunus

Bisnis.com, JAKARTA - Membanjirnya produk-produk pangan impor di Indonesia  saat ini menjadi bukti tidak adanya niat baik pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan memakmurkan kehidupan petani.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan tegas agar produk-produk pangan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Tim ahli pangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Arie Mufti mengatakan fakta membanjirnya produk-produk pangan impor yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia seperti beras, jagung, gula, daging, kacang kedelai, menunjukkan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani dan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

"Bagaimana bisa terjadi, di saat petani di Tanah Air sedang memanen hasil kerja kerasnya, pemerintah dengan seenaknya membuka keran impor pangan seperti beras, jagung, kedelai. Akibatnya petani kita menanggung beban kerugian yang sangat besar karena hasil panennya tidak terserap. Dari waktu ke waktu, kehidupan petani kita sangat memprihatinkan," katanya kepada Bisnis seusai menjadi pembicara dalam Diskusi bertemakan "Indonesia Pasca Jokowi, Kedaulatan Pangan, Apa Solusinya?" di Media Center Prabowo-Sandi, Rabu sore (13/2/2019).

Menurut Arie, membanjirnya produk pangan impor tersebut justeru difasilitasi oleh pemerintah, di mana kementerian terkait tidak bisa melihat realitas di lapangan bahwa produk pangan di dalam negeri cukup melimpah dan mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dapat bersikap tegas dengan melarang menterinya untuk mengizinkan impor pangan di saat petani sedang panen.

"Kenapa membiarkan menterinya melakukan impor pangan? Seharusnya kan mengambil sikap tegas, jangan impor pangan! Tampak sekali tidak ada keberpihakan pemimpin terhadap petani dan tidak ingin mewujudkan kedaulatan pangan".

Dia menegaskan jika rakyat Indonesia memberikan mandatnya kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi), pemerintahan Prabowo-Sandi akan melakukan langkah-langkah tegas dan terukur dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan melalui swasembada pangan.

"Prabowo-Sandi memiliki komitmen kebangsaan yang jelas dan tegas bahwa kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia harus dipenuhi oleh produk-produk pangan bangsa Indonesia sendiri," tegasnya.

Tampil sebagai pembicara lain dalam diskusi tersebut yakni  Prof.Dr.Tualar Simarmata (Guru besar Fakultas Pertanian
Unpad/Pakar Pangan), Prabowo (Direktur Eksekutif Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/HKTI).

Guru besar Fakultas Pertanian Unpad Prof. Dr. Tualar Simarmata mengaku tidak habis pikir kenapa Indonesia yang dikaruniai Tuhan berupa modal pertanian yang melimpah ruah seperti energi sinar matahari, sumber daya air, sumber daya lahan serta sumber daya manusia dan iptek, kenyataannya pertanian Indonesia tidak bisa hebat dan makmur.

"Yang terjadi dan semua merasakan, kita negara agraris pemenuhan pangan utamanya bergantung kepada impor. Seperti beras, jagung, kedelai, gandum, daging, susu, gula, garam dan lainnya," ungkap Tualar.

Dia menegaskan, kedaulatan pangan yang sudah lama diidam-idamkan sejak zaman awal kemerdekaan Indonesia, hanya dapat terwujud jika pemimpinnya memiliki prinsip dan komitmen kebangsaan yang bertumpu kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam kunjungannya ke Lampung pada akhir November 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kapasitasnya sebagai calon presiden nomor urut 01 meminta pihak-pihak tertentu agar tidak menggunakan isu komoditas pangan untuk menyerang pemerintah.

Jokowi terang-terangan mengatakan bahwa dirinya selalu memantau pergerakan harga komoditas pangan. Dia juga menegaskan tingkat inflasi selama empat tahun pemerintahannya mampu dijaga stabil di kisaran 3% - 4% yang membuktikan bahwa harga bahan-bahan pokok selalu stabil.

"Harga ini jangan ada yang menggoreng, masuk ke pasar, enggak beli apa-apa, pas keluar ngomong harga mahal, harga mahal, harga mahal. Enggak mungkin orang super kaya datang tahu-tahu datang ke pasar, enggak mungkinlah. Datang ke pasar, enggak beli apa-apa, pas keluar bilang mahal, mahal, mahal. Haduuh," ujarnya. (Bisnis.com, 24/11/2018 ).

Tag : jokowi, impor pangan, prabowo subianto
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top