Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Thailand secara resmi mendiskualifikasi Putri Ubolratana sebagai calon perdana menteri pada pemilihan umum Maret mendatang. Langkah ini secara resmi mengkahiri pencalonan singkat sang putri setelah Jumat (8/2/2019) lalu diusung oleh Partai Thai Raksa Chart.
Komisi Pemilihan Thailand pada Senin (11/2/2019) merilis daftar resmi kandidat perdana menteri yang diusung partai peserta pemilihan umum. Dalam daftar tersebut, tak tercantum nama Putri Ubolratana (67).
"Anggota keluarga kerajaan harus berada di atas politik sehingga tidak bisa menjabat posisi politik apapun," tulis Komisi Pemilihan dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip Reuters.
Keputusan ini diambil setelah Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut bahwa pencalonan Putri Ubolratana sebagai sesuatu yang "tak pantas".
Meski Ubolratana telah melepaskan gelar kerajaannya, Raja Vajiralongkorn menegaskan bahwa ia masih bagian dari Dinasti Chakri dan terikat dengan konstitusi yang mengatur bahwa keluarga kerajaan tak boleh berpolitik.
Pencalonan anggota kerajaaan dalam ajang politik tak pernah terjadi di Thailand sejak negara itu beralih dari sistem monarki absolut ke monarki konstitusional pada 1932.
Baca Juga
Pencalonan seorang kandidat pun sejatinya tak bisa ditarik setelah ia didaftarkan, namun Komisi Pemilihan memiliki hak untuk menentukan legitimasi para calon.
Pemilihan umum 24 Maret mendatang dianggap masyarakat luas sebagai panggung pertarungan antara nilai demokrasi dan kekuatan otoriter, menyususl kudeta Perdana Menteri Yingluck Shinawatra oleh militer pada 2014.
Pemimpin kudeta yang kini menjabat sebagai perdana menteri, Prayut Chan-o-cha dipastikan maju dalam pemilihan umum mendatang. Ia adalah satu dari 45 kandidat yang dinyatakan memenuhi syarat untuk maju di pemilihan umum.
