Bisnis.com, JAKARTA — Aktivis hak asasi manusia (HAM) yang sekaligus Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menilai dukungan Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono (Muchdi PR) ke kubu Jokowi-Ma'ruf, sebagai salah satu alasan ketidakmampuan Jokowi mengungkap kasus pelanggaran HAM.
Seperti diketahui, Muchdi PR yang pada 2003 diangkat menjadi Kepala Deputi Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), diduga terlibat kasus pembunuhan Munir lewat Pollycarpus Budihari Priyanto. Tetapi, setelah ditetapkan sebagai terdakwa pada 2008, Muchdi dinyatakan bebas.
"Sebetulnya, ada banyak yang membuat blunder dalam soal HAM pada Jokowi," ungkap Hariz kepada Bisnis, Senin (11/2/2019).
"Dari mulai Ma'ruf Amin, Muchdi, Wiranto, Hendropriyono, dan Jokowi sendiri yang tidak selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan kasus-kasus pelanggaran HAM baru yang terjadi di masa pemerintahannya," tambahnya.
Terkait dengan Muchdi, Haris tidak kaget sebab memiliki kedekatan khusus dengan Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sekaligus petinggi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono.
"Nah, khusus soal Muchdi, memang tidak aneh. Kan Muchdi dekat dengan Hendropriyono, dan mereka di lingkaran Jokowi," jelasnya.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Haris menduga kasus pembunuhan Munir akan kembali tidak terungkap apabila Jokowi melanjutkan masa pemerintahannya di periode berikutnya. Sebab, banyaknya bentrokan kepentingan di dalam tubuh koalisi pendukung petahana.
"Ini menandakan bahwa Jokowi memang tidak bisa selesaikan kasus Munir. Kalau Jokowi terpilih lagi, kasus Munir tertunda lagi penyelesaiannya," tutupnya.
