Heboh #YangGajiKamuSiapa, Bawaslu Diminta Periksa Rudiantara

Anggota Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaen, mengatakan Badan Pengawas Pemilu harus memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ihwal ucapan gaji dari siapa.
Saeno, Sholahuddin Al Ayyubi
Saeno, Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 01 Februari 2019  |  11:29 WIB
Heboh #YangGajiKamuSiapa, Bawaslu Diminta Periksa Rudiantara
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara - Bisnis/Rahmad Fauzan

Bisnis.com, JAKARTA - Heboh pernyataan Menkominfo  berujung munculnya tagar #YangGajiKamuSiapa. Politisi PKS  Mardani Ali Sera termasuk salah satu pihak yang menggunakan tagar #YangGajiKamuSiapa.

Dalam cuitannya di akun Twitter @MardaniAliSera, ia menulis "Di #JumatBerkah raihlah rezeki halal dan berkah, dari usaha dan profesionalisme kita. Tidak perlu ada ungkapan kotor dan menghardik #YangGajiKamuSiapa ? "

"Bos, hindari intimidasi di pegawai swasta maupun negeri. Apalagi pegawai negeri, krn terbesar gaji bersumber dari rakyat," ujarnya menambahkan, seperti pantauan Bisnis.com, Jumat (1/2/2019). 

Terkait persoalan tersebut, anggota Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaen, mengatakan Badan Pengawas Pemilu harus memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ihwal ucapan gaji dari siapa. Pertanyaan itu sebelumnya ditujukan Rudiantara kepada pegawai Kominfo yang mendukung pasangan calon nomor urut 02 di pemilihan presiden 2019.

"Bawaslu harus turun tangan tanpa menunggu laporan. Yang dilakukan Rudiantara itu menciderai demokrasi," kata Ferdinand kepada Tempo, Jumat, 1 Februari 2019. Politikus Partai Demokrat ini menuturkan, Bawaslu mesti proaktif jika masih merasa bertugas dan berwenang mengawasi pemilu.

Ferdinand menilai Rudiantara telah bersalah melanggar aturan cuti bagi pejabat yang akan berkampanye yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dia juga menganggap Rudiantara telah mengarahkan orang untuk memilih pasangan 01, dengan mempertanyakan dan mengintimidasi aparatur sipil negara (ASN) soal gaji dari siapa.

Menurut dia, tindakan itu tergolong pidana pemilu dan pemaksaan kehendak. Dia mengatakan, Rudiantara tidak sepatutnya menerapkan politik yang menakut-nakuti dengan menyeret persoalan gaji ASN yang sebenarnya juga bersumber dari uang rakyat, bukan pemerintah. "Pemerintah saja digaji oleh rakyat, kok merasa pemerintah yang gaji ASN," ujarnya.

Ferdinand menambahkan, BPN akan mengkaji untuk melaporkan Rudiantara ke Bawaslu. "Kami akan bahas apakah akan dilaporkan atau tidak."

Pernyataan Rudiantara soal gaji ASN ini sebelumnya terlontar saat acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Januari. Rudiantara awalnya menanyai audiens, yang merupakan anak buahnya, ihwal stiker sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di kompleks kementeriannya.

Pertanyaan voting Rudiantara soal preferensi desain stiker, apakah nomor satu atau nomor dua, itu sontak memancing sorak sorai pegawai Kominfo. Rudiantara kemudian menyampaikan bahwa voting itu tak terkait dengan pilpres 2019.

Setelah divoting, Rudiantara memutuskan desain yang dipilih ialah yang kedua. Namun, dia lantas memanggil seorang perempuan yang memilih desain nomor dua itu dan menanyai alasannya. Jawaban perempuan itu menjurus ke pilpres 2019.

"Bismillahhirrahmanirrahim, mungkin terkait keyakinan saja Pak. Keyakinan atas visi misi yang disampaikan nomor dua, yakin saja," kata pegawai itu. Jawaban itu disambut sorakan riuh.

Rudiantara menukas, dia berujar pertanyaannya menyangkut desain stiker dan bukan pilpres 2019. Berikutnya, dia memanggil orang lain yang memilih desain pertama. Orang itu kemudian menjawab desain stiker pertama lebih cerah.

"Saya terima alasan yang nomor satu, tapi saya tidak bisa terima alasan nomor dua. Mohon maaf, ibu tidak bicara mengenai desain, terima kasih bu, terima kasih," kata Rudiantara.

Rudiantara mempersilakan dua pegawai itu turun dari panggung. Namun saat mereka sedang berjalan, dia memanggil kembali pegawai yang memilih desain stiker nomor dua. "Bu, Bu, yang bayar gaji Ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa?" tanya Rudiantara.

Pegawai itu pun menjawab. Rudiantara kemudian menimpali. "Bukan yang keyakinan Ibu? Ya sudah, makasih."

Klarifikasi Rudiantara dan Kominfo

Terkait heboh "yang bayar gaji siapa?" tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meluruskan pernyataannya terhadap salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam acara internal Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis (31/1/2019) di Hall Basket Senayan.

Rudiantara menjelaskan maksud pernyataan tersebut adalah yang menggaji pegawai Kemkominfo itu yaitu pemerintah atau negara. Dia mengaku tidak berniat untuk mengkaitkan persoalan gaji pegawai tersebut ke Pasangan Capres-Cawapres tertentu.

"Teman2, terkait dg pernyataan yang bayar gaji ASN adalah pemerintah/negara dlm forum internal karyawan Kominfo kmrn, berikut penjelasan tentang kronologi dan konteksnya agar dpt menjadi gambaran utuh, tdk sepotong2 sebagaimana video & kutipan yg banyak beredar," tutur Rudiantara melalui postingan resminya di media sosial Twitter.

Secara terpisah, Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan bahwa pada salah satu bagian acara sambutan, Menkominfo meminta masukan kepada semua karyawan tentang dua buah desain Sosialisasi Pemilu yang diusulkannya untuk Gedung Kemkominfo dengan gaya pengambilan suara.

"Semua berlangsung dengan interaktif dan antusias sampai ketika seorang ASN diminta maju ke depan dan menggunakan kesempatan itu untuk mensosialisasikan dan bahkan dapat disebut sebagai mengampanyekan nomor urut pasangan tertentu," kata pria yang akrab disapa Nando itu.

Padahal sebelumnya, menurut Nando, Menkominfo sudah menegaskan bahwa pemilihan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu. Nando mengatakan dalam hasil rekaman, terlihat ekspresi Menkominfo terkejut dengan jawaban ASN yang mengaitkan hal tersebut dengan nomor urut capres.

"Menkominfo merasa tak habis pikir mengapa ASN yang digaji rakyat atau pemerintah menyalahgunakan kesempatan untuk menunjukkan sikap tidak netralnya di depan umum. Dalam konteks inilah terlontar pertanyaan Yang Gaji Ibu Siapa?," katanya.

Dalam penutupnya acara tersebut, Menkominfo menurut Nando kembali menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji negara atau pemerintah yang harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa serta memerangi hoaks.

"Kami menyesalkan beredarnya potongan-potongan video yang sengaja dilakukan untuk memutus konteks masalah dan tidak menggambarkan peristiwa secara utuh," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
rudiantara, ASN

Sumber : Twitter/Tempo.co

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top