Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu partai muslim di Bosnia berencana mengajukan usul perubahan nama terhadap daerah otonom Republika Srpska. Rencana tersebut menuai protes dari etnis Serbia dan membuat Uni Eropa mengeluarkan imbauan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Partai Islam terbesar di Bosnia, SDA, pada Rabu (23/1/2019) mengambil upaya hukum untuk mengubah nama Republika Srpska (Republik Serbia). Nama itu dinilai diskrimintaif bagi etnis Bosnia dan Kroasia yang bermukim di sana. SDA berencana mengajukan usul tersebut ke Pengadilan Konstitusi.
Di bawah perjanjian perdamaian Dayton 1995 yang mengakhiri perang Bosnia 1992-95, Bosnia dan Herzegovina dibagi menjadi dua wilayah besar dengan otonomi yang besar. Kawasan itu adalah Republika Srpska yang didominasi etnis Serbia dan Federasi Bosnia dan Herzegovina yang didominasi etnis Muslim Bosnia dan Kroasia. Daerah otonom ini dijembatani oleh pemerintah pusat yang sifatnya lemah.
Pemimpin SDA Bakir Izetbegovic mengatakan tantangan hukum itu merupakan respons terhadap "serangan intensif terhadap Bosnia dan integritasnya" yang dilakukan oleh pemimpin nasionalis Serbia Milorad Dodik.
Dodik, yang mengepalai partai SNSD, mengatakan inisiatif itu anti-konstitusional dan bahwa pihak Srpska akan menghentikan langkah itu di pemerintah pusat.
"Jika banding diterima, kami akan memulai sesi khusus di Majelis Nasional Republika Srpska di mana kami akan memutuskan tentang status RS di masa depan," kata Dodik setelah bertemu dengan politisi Serbia lainnya dilansir dari Reuters, Jumat (25/1/2019).
Baca Juga
Perseteruan antarkelompok di Bosnia mendorong delegasi Uni Eropa di negara itu mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka meminta semua partai politik untuk menahan diri dari segala manuver politik yang dapat mengalihkan perhatian dari masalah nyata yang dihadapi Bosnia.
"Pernyataan dan tindakan polarisasi ... tidak akan memfasilitasi pembentukan otoritas baru pada saat yang krusial ketika Bosnia ingin bergabung dengan Uni Eropa," tambah delegasi tersebut menyinggung rencana Bosnia menjadi anggota UE pada akhir tahun ini.
Perselisihan antara kelompok Serbia, Bosnia, dan Kroasia semakin meruncing sejak pemilihan umum pada Oktober lalu. Ketiga kelompok yang secara bergiliran mengambil alih kursi kepemimpinan pusat ini beda pendapat mengenai sikap negara itu terhadap organisasi NATO.
Kursi anggota kepresidenan yang dipegang oleh etnis Bosnia dan Kroasia yang pro-NATO menolak untuk mendukung Milorad Dodik sebagai perdana menteri kecuali ia berjanji mendukung integrasi NATO. Namun Dodik yang pro-Rusia sangat menentang keinginan tersebut.
